JAKARTA. Pemerintah akan mengalokasikan 15% produksi gula rafinasi bagi usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) di seluruh Indonesia. Dengan alokasi tersebut, maka Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengaku tidak merasa dirugikan kebijakan distribusi gula rafinasi.

"Saya mendengar dari Kementerian Perdagangan akan dialokasikan sebanyak 15% gula rafinasi buat usaha kecil, seperti industri rumah tangga," ujarnya kepada KONTAN, Senin (5/1).

Adhi bilang, kebijakan distribusi gula rafinasi dilakukan karena pemerintah menyadari ada batas minimum yang harus dipenuhi pengusaha bila langsung membeli gula rafinasi dari 11 produsen. Batas minimum tersebut dinilai sulit dipenuhi para pengusaha kecil atau rumah tangga.

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Nantinya gula rafinasi yang diperuntukan buat usaha kecil akan didistribusikan lewat dinas perindustrian setempat. Atau bisa juga bisa lewat distributor. Nantinya, pengalokasian 15% ini akan dievaluasi sekali dalam tiga bulan.

Kebijakan pemerintah ini juga dinilai tidak merugikan pengusaha skala menengah dan besar. Namun, Adhi mengingatkan hal itu bisa tercapai bila kebijakan itu diatur dengan baik dan jelas.

Seperti diketahui, Kemdag telah mencabut Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 111/M-DAG/2/2009 tentang Pendistribusian Gula Kristal Rafinasi. Pencabutan itu dilakukan karena selama Januari sampai Juli 2014, dengan total kuota impor 1,7 juta hanya 88,4% atau 1,588 juta ton yang disalurkan untuk industri makanan dan minuman. Sisanya sebanyak 199.500 ton atau sebesar 11,6% diduga tidak sesuai dengan peruntukan.

Temuan dilakukan serelah survai kepada 11 produsen, 52 distributor, 88 subdistributor, 108 industri makanan minuman, dan 3112 pengecer gula di 366 pasar sepanjang Januari-September 2014.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News