KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gapuspindo (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia) menyebutkan, kebijakan pemerintah dengan memberlakukan impor sapi bakalan 5 : 1 menyulitkan pengusaha. Oleh sebab itu, Gapuspindo mendesak pemerintah lakukan revisi kebijakan tersebut. “Iya kita menyampaikan itu , tapi tergantung pemertintah kelanjutannya,” kata Wakil Ketua Dewan Gapuspindo Didiek Purwanto kepada Kontan.co.id, Kamis (1/11). Didiek menyebutkan poin penting yang dibahas dengan pemerintah terkait permohonan revisi kebijakan ini adalah kapasitas kandang yang tidak mencukupi dan ke depannya ini akan mengakibatkan akumulasi yang terlalu banyak, sehingga tidak mengimbangi kemampuan pengusaha.
“Ya sebetulnya itu kalau 5 : 1 per impor tidak bisa. Dalam waktu 1,5 tahun kan kandangnya akan penuh dengan sapi betinanya. Nah, seharusnya sapi betina itu dipelihara 3 tahun baru bisa,” ungkap Didiek. Menurut Didiek, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait dengan kebijakan ini. Bahkan kebijakan ini semakin menurunkan jumlah impor sapi bakalan akibat para pengusaha tidak mampu secara finansial. Ditambah lagi pendanaan dari bank yang menilai peternakan sapi ini memiliki risiko yang tinggi. “Selama ini bank yang memberi pendanaan ini juga wait and see, mereka takut karena usaha ini high risk untuk dibiayai dan tidak seperti pembiayaan perusahaan di sektor lain,” ujarnya. Didiek menegaskan sejauh ini sudah dilakukan pertemuan dengan pemerintah untuk membicarakan kebijakan 5 : 1 ini. Ia mengimbau agar pemerintah bisa memberikan dukungan untuk pengusaha dalam mengembangkan sapi indukan. “Sudah sering disampaikan kok di setiap pertemuan diharapkan feedloter swasta ini dapat fasilitas pendanaan dari perbankan, kalau itu tidak dibantu pembiayaannya, swasta enggak mampu,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa pemerintah berencana melakukan evaluasi aturan 5 : 1 tahun ini. Hal ini perlu dilakukan agar feedloter dapat memplaning rencana impor tahun 2019 karena saat ini banyak feedloter yang sudah tidak beroperasional.
