KONTAN.CO.ID - Untuk pertama kalinya sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran lebih dari tiga tahun lalu, aksi protes meluas terjadi di seluruh Ukraina. 

Aksi unjuk rasa ini bukan terhadap Rusia atau Presiden Vladimir Putin, melainkan terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan parlemen negara itu, Rada.

Mengutip CBS News, pada Selasa (22/7/2025) larut malam, Zelenskyy menandatangani sebuah RUU menjadi undang-undang, setelah diproses cepat melalui Rada. UU itu memberi jaksa agung Ukraina (yang kurang lebih setara dengan jaksa agung AS) lebih banyak kekuasaan atas dua badan antikorupsi yang telah lama dikenal karena independensinya yang kuat. Jaksa agung adalah pejabat politik, bukan pejabat terpilih.

Telkom Indonesia Cetak Laba Bersih 11 T, Bisnis Data dan IT Service Jadi Penopang

Beberapa jam sebelum Zelenskyy menandatangani RUU tersebut, ribuan orang di ibu kota Kyiv, kota Lviv di Ukraina barat, Dnipro di timur, dan Odessa di selatan mengungkapkan rasa frustrasi dan ketakutan mereka, menentang larangan darurat militer terhadap pertemuan massa untuk datang dan berunjuk rasa. 

Kekhawatiran mereka berakar pada otonomi Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (SAPO) yang masih berlanjut, yang selama bertahun-tahun telah berupaya memberantas korupsi oleh pejabat publik, terlepas dari afiliasi politik mereka.

Baca Juga: Ukraina dan Rusia Saling Luncurkan Serangan Drone

Beberapa kritikus berpendapat bahwa undang-undang baru ini merupakan pembalasan politik. 

Pada bulan April, Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina mendakwa mantan wakil kepala pemerintahan Zelenskyy, Andrii Smyrnov, dengan tuduhan pencucian uang dan menerima suap. 

Yang lain mengkhawatirkan potensi kemunduran ke dalam otoritarianisme di negara yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych, yang dikenal karena hubungan dekatnya dengan para oligarki.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara, yang telah menjadi pendukung setia Zelenskyy dan Ukraina sejak Rusia melancarkan invasinya, juga menyuarakan kekhawatiran atas perubahan manajemen lembaga antikorupsi tersebut. 

Pemberantasan korupsi terbukti krusial bagi upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Baca Juga: Zelenskiy: Ukraina dan Rusia Akan Gelar Pembicaraan Damai di Turki pada Rabu (23/7)