NUSA DUA. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Jepang untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur di sektor transportasi. Di antaranya pembanguan infratruktur bandara, pelabuhan dan rel kereta api.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan, kerjasama antara pemerintah dengan Jepang itu merupakan yang pertama yakni di sektor transportasi. Maklum, sebelumnya kerjasama hanya dilakukan antara Indonesia dengan Japan International Coorperation Agency (JICA). “Kerjasama ini dilakukan untuk peningkatan daya saing dan keselamatan jasa transportasi," ungkap Bambang Jumat (3/12).

Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 26 miliar hingga lima tahun ke depan untuk pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Padahal dana yang bisa disediakan pemerintah hingga 2014 hanya sekitar US$ 13 miliar. Karena alasan itulah, maka kerjasama dengan Jepang dilakukan.

Pemerintah masih membahas proyek apa saja yang akan ditawarkan kepada Jepang. Kemungkinan setiap subsektor akan menyiapkan masing-masing satu proyek seperti proyek bandara, pelabuhan dan jaringan rel kereta api.

Harapkan penyederhanaan prosedur

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan mengeluhkan, selama ini dalam kerjasama dengan JICA pelaksanaannya begitu lambat dan berbelit-belit.

Salah satunya adalah JICA mengharuskan proyek pembangunan dilakukan setelah proses pembebasan lahan selesai seluruhnya. Untuk itu, Bambang meminta agar pemerintah Jepang menyederhanakan prosedur pelaksanaan kerjasama agar prosesnya bisa bertahap.

Vice-Minister for Transport Tourism and International Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan Masafumi Shukuri menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan penyederhanaan prosedur yang diminta. "Proyek harus direalisasikan secara cepat agar segera berkontribusi terhadap ekonomi dan negara," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini