KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama baru PT Perminas Persero atau Perusahaan Mineral Nasional mencuat usai Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan sumber daya alam sehingga menyebabkan bencana hidrometrologi di kawasan Sumatra. Salah satu dari 28 izin yang dicabut adalah izin tambang milik emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PT AR), anak usaha dari PT United Tractors Tbk (UNTR). Menurut Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Doni Oskaria, tambang yang terletak di Sumatra Utara itu akan dialihkan kepada BUMN baru, Perminas. "Ke Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Memang ini perusahaan yang baru dibentuk," ungkap Doni saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/01/2026). Baca Juga: Perminas Bakal Urus Tambang Martabe Milik Agincourt Resources Terkait pembentukan Perminas, Pengamat BUMN sekaligus Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko mengatakan Perminas memiliki potensi menjadi BUMN yang mengelola hasil sitaan seperti Agrinas. Sebagai gambaran, saat masih berstatus sebagai Kementerian, dan belum dibentuknya Danantara. Kementerian BUMN, yang kala itu dipimpin oleh Erick Thohir, telah membentuk PT Agrinas (Agro Industri Nasional) pada awal 2025, yang memiliki beberapa anak usaha seperti; PT Agrinas Pangan Nusantara (pertanian), PT Agrinas Palma Nusantara (kelapa sawit), dan PT Agrinas Jaladri Nusantara (perikanan). Proyek pertama yang dipegang Agrinas melalui PT Agrinas Palma Nusantara adalah mengurus lahan sawit yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil sitaan kasus korupsi PT Duta Palma. "Persoalannya di awal sebenarnya hendak membenahi bencana, menyita aset atau nanti seperti Agrinas, memberi pekerjaan kepada teman-teman Presiden," kata Danang kepada Kontan, Rabu (28/01/2026). Apa yang dimaksud Danang sebenarnya berkaitan dengan para petinggi Agrinas sekarang tercatat mayoritas berasal dari unsur TNI. Sebagai informasi, saat ini, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dipimpin oleh Letjen TNI (Purn.) Agus Sutomo. Sedangkan Komisaris Utama dijabat oleh Letjen TNI (Purn) R. Wisnoe Prasetja Boedi. Jajaran lainnya yang turut melibatkan purnawirawan seperti Mayjen TNI (Purn) Meris Wiryadi (Komisaris Independen) dan Mayjen TNI (Purn) Cucu Somantri (Direktur Hukum dan Kepatuhan). Baca Juga: Bukan Antam, Danantara Alihkan Tambang Agincourt Resources ke Perminas Di sisi lain, Danang juga mengkritisi bahwa BUMN sebenarnya telah memiliki holding pertambangan sendiri, yaitu MIND ID, sehingga pembentukan Perminas dirasa tidak diperlukan lagi. "Kalau dikelola negara bukan MIND ID, dan tiba-tiba ada badan baru, tanpa ada kejelasan siapa yang memimpin dan bertanggung jawab. Masih ada potensi Perminas juga pengelolaan (tambang)-nya tidak sesuai," jelasnya. Senada, Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bakhtiar mengatakan cara kerja Perminas akan sama dengan Agrinas, yaitu badan pengelola aset untuk penegakan hukum. "Iya benar serupa, polanya ambil alih negara dan dibentuk BUMN untuk mengelola aset hasil penegakan hukum," kata Bisman. Di sisi lain, Bisman menyebut secara hukum Perminas bisa sebagai BUMN baru dimungkinkan mengelola tambang yang sebelumnya dioperasikan oleh Agincourt Resources, prinsipnya dengan diberikan penugasan atau IUP/IUPK. "Namun, betul berbeda dengan MIND ID, ini Perminas belum punya pengalaman pengelolaan tambang jadi berpotensi menimbulkan risiko operasional," jelas dia. Menurutnya, Danantara bisa saja mengambil langkah lebih realistis dengan melakukan sistem kemitraan atau joint operation dengan pihak yang lebih ahli dalam mengurus tambang. "Jadi saya rasa, lebih realistis bisa bermitra atau joint operation dengan pihak lain. Dengan statusnya sebagai BUMN, seharusnya Perminas tidak sulit menggandeng partner kerja sama," tutupnya.
Garap Sitaan Satgas PKH, Perminas Bakal Jadi Agrinas Versi Tambang
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama baru PT Perminas Persero atau Perusahaan Mineral Nasional mencuat usai Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan sumber daya alam sehingga menyebabkan bencana hidrometrologi di kawasan Sumatra. Salah satu dari 28 izin yang dicabut adalah izin tambang milik emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PT AR), anak usaha dari PT United Tractors Tbk (UNTR). Menurut Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Doni Oskaria, tambang yang terletak di Sumatra Utara itu akan dialihkan kepada BUMN baru, Perminas. "Ke Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Memang ini perusahaan yang baru dibentuk," ungkap Doni saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/01/2026). Baca Juga: Perminas Bakal Urus Tambang Martabe Milik Agincourt Resources Terkait pembentukan Perminas, Pengamat BUMN sekaligus Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko mengatakan Perminas memiliki potensi menjadi BUMN yang mengelola hasil sitaan seperti Agrinas. Sebagai gambaran, saat masih berstatus sebagai Kementerian, dan belum dibentuknya Danantara. Kementerian BUMN, yang kala itu dipimpin oleh Erick Thohir, telah membentuk PT Agrinas (Agro Industri Nasional) pada awal 2025, yang memiliki beberapa anak usaha seperti; PT Agrinas Pangan Nusantara (pertanian), PT Agrinas Palma Nusantara (kelapa sawit), dan PT Agrinas Jaladri Nusantara (perikanan). Proyek pertama yang dipegang Agrinas melalui PT Agrinas Palma Nusantara adalah mengurus lahan sawit yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil sitaan kasus korupsi PT Duta Palma. "Persoalannya di awal sebenarnya hendak membenahi bencana, menyita aset atau nanti seperti Agrinas, memberi pekerjaan kepada teman-teman Presiden," kata Danang kepada Kontan, Rabu (28/01/2026). Apa yang dimaksud Danang sebenarnya berkaitan dengan para petinggi Agrinas sekarang tercatat mayoritas berasal dari unsur TNI. Sebagai informasi, saat ini, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dipimpin oleh Letjen TNI (Purn.) Agus Sutomo. Sedangkan Komisaris Utama dijabat oleh Letjen TNI (Purn) R. Wisnoe Prasetja Boedi. Jajaran lainnya yang turut melibatkan purnawirawan seperti Mayjen TNI (Purn) Meris Wiryadi (Komisaris Independen) dan Mayjen TNI (Purn) Cucu Somantri (Direktur Hukum dan Kepatuhan). Baca Juga: Bukan Antam, Danantara Alihkan Tambang Agincourt Resources ke Perminas Di sisi lain, Danang juga mengkritisi bahwa BUMN sebenarnya telah memiliki holding pertambangan sendiri, yaitu MIND ID, sehingga pembentukan Perminas dirasa tidak diperlukan lagi. "Kalau dikelola negara bukan MIND ID, dan tiba-tiba ada badan baru, tanpa ada kejelasan siapa yang memimpin dan bertanggung jawab. Masih ada potensi Perminas juga pengelolaan (tambang)-nya tidak sesuai," jelasnya. Senada, Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bakhtiar mengatakan cara kerja Perminas akan sama dengan Agrinas, yaitu badan pengelola aset untuk penegakan hukum. "Iya benar serupa, polanya ambil alih negara dan dibentuk BUMN untuk mengelola aset hasil penegakan hukum," kata Bisman. Di sisi lain, Bisman menyebut secara hukum Perminas bisa sebagai BUMN baru dimungkinkan mengelola tambang yang sebelumnya dioperasikan oleh Agincourt Resources, prinsipnya dengan diberikan penugasan atau IUP/IUPK. "Namun, betul berbeda dengan MIND ID, ini Perminas belum punya pengalaman pengelolaan tambang jadi berpotensi menimbulkan risiko operasional," jelas dia. Menurutnya, Danantara bisa saja mengambil langkah lebih realistis dengan melakukan sistem kemitraan atau joint operation dengan pihak yang lebih ahli dalam mengurus tambang. "Jadi saya rasa, lebih realistis bisa bermitra atau joint operation dengan pihak lain. Dengan statusnya sebagai BUMN, seharusnya Perminas tidak sulit menggandeng partner kerja sama," tutupnya.
TAG:
