JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan insentif kepada PT Hutama Karya dalam proyek pembangunan tol Trans Sumatera. Dengan insentif ini, beban Hutama Karya menjadi lebih enteng dan bisa memperoleh untung.Berdasarkan perhitungan, tingkat keuntungan investasi dari proyek tersebut baru berkisar 6% hingga 13%. Tingkat keuntungan ini masih jauh dari keinginan dari pemilik proyek, PT Jasa Marga, sebesar 14,5% dan pihak swasta lain yakni 16%.Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S. Priatna mengatakan teknis pembahasan rencana pemberian insentif terhadap Hutama Karya tersebut akan segera dibahas di internal Kementerian Keuangan. "Menteri Keuangan nanti yang memutuskan persetujuan insentifnya seperti apa," kata Deddy di Jakarta akhir pekan kemarin.Proyek Tol Trans Sumatera merupakan salah satu proyek jalan tol yang sebenarnya akan dibangun dengan menggunakan pinjaman luar negeri. Namun, skema pembiayaan pembangunan ruas tol tersebut melalui pinjaman luar negeri kemudian dibatalkan oleh pemerintah.Atas keputusan itulah, kemudian pemerintah menugaskan Hutama Karya mengerjakan proyek Tol Trans Sumatera tersebut. Saat ini pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Jalan Tol untuk memfinalisasi penugasan itu. "Sekarang kan jalan tol itu wajib tender, atau seolah- olah begitu, makanya sekarang itu perlu diubah," katanya.Deddy berharap perubahan tersebut bisa selesai pertengahan Januari ini. Apalagi, perubahan yang diperlukan hanya menyangkut dua pasal saja.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Garap tol trans Sumatera, Hutama Karya dimanja
JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan insentif kepada PT Hutama Karya dalam proyek pembangunan tol Trans Sumatera. Dengan insentif ini, beban Hutama Karya menjadi lebih enteng dan bisa memperoleh untung.Berdasarkan perhitungan, tingkat keuntungan investasi dari proyek tersebut baru berkisar 6% hingga 13%. Tingkat keuntungan ini masih jauh dari keinginan dari pemilik proyek, PT Jasa Marga, sebesar 14,5% dan pihak swasta lain yakni 16%.Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S. Priatna mengatakan teknis pembahasan rencana pemberian insentif terhadap Hutama Karya tersebut akan segera dibahas di internal Kementerian Keuangan. "Menteri Keuangan nanti yang memutuskan persetujuan insentifnya seperti apa," kata Deddy di Jakarta akhir pekan kemarin.Proyek Tol Trans Sumatera merupakan salah satu proyek jalan tol yang sebenarnya akan dibangun dengan menggunakan pinjaman luar negeri. Namun, skema pembiayaan pembangunan ruas tol tersebut melalui pinjaman luar negeri kemudian dibatalkan oleh pemerintah.Atas keputusan itulah, kemudian pemerintah menugaskan Hutama Karya mengerjakan proyek Tol Trans Sumatera tersebut. Saat ini pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Jalan Tol untuk memfinalisasi penugasan itu. "Sekarang kan jalan tol itu wajib tender, atau seolah- olah begitu, makanya sekarang itu perlu diubah," katanya.Deddy berharap perubahan tersebut bisa selesai pertengahan Januari ini. Apalagi, perubahan yang diperlukan hanya menyangkut dua pasal saja.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
