JAKARTA. Dua maskapai nasional berminat dalam tender pengembangan 10 bandara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub). Maskapai ini adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Lion Mentari Airlines.

Adapun 10 bandara tersebut adalah Bandara Raden Inten II (Lampung), Bandara Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Bandara Sentani Jayapura (Papua), Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Hanandjoeddin (Bangka-Belitung), Bandara Juwata (Tarakan), Sultan Babullah (Ternate), dan Bandara Komodo (Labuan Bajo).

Sebelum akhirnya terpilih 10 bandara, Kemhub bersama Kementerian Keuangan dan Indonesia Infrastructure Finance (IFC) mengkaji terhadap sekitar 233 bandara di Indonesia. "Kami berminat bila harganya cocok," kata Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk, Bambang Susantono, Rabu (4/12).

Soal bandara incaran, Wakil Menteri Perhubungan ini belum bisa mengungkapkan. Menurutnya, meski Garuda baru saja membuka rute Denpasar-Labuhan Bajo, tetapi belum tentu maskapai pelat merah ini akan mengembangkan bisnis di Bandara Komodo, Labuan Bajo.

Sedangkan Lion Air juga menyatakan minatnya melalui surat yang dilayangkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sayangnya, tidak satu pun manajemen Lion Air yang bersedia memberikan keterangan.

Sementara, pengelola bandara PT Angkasa Pura II yang turut hadir dalam pertemuan investor ini masih belum berani berbicara banyak mengenai rencana tersebut. Rinaldo J. Aziz, Direktur Komersial Kebandarudaraan Angkasa Pura II mengaku masih menelaah terlebih dahulu lokasi yang ditawarkan pemerintah. "Kami minat ikut tender, masalah menang atau tidak itu nomor 7," ujar Rinaldo.

Yang jelas, Kemhub sudah menggelar penawaran pengembangan bandara ini kepada 35 investor. Herry Bakti Gumay, Dirjen Perhubungan Udara Kemhub mengharapkan dengan penawaran 10 bandara ini langsung berlanjut ke penyusunan konsep dari peserta tender. Sehingga, pemenang tender bisa diputuskan tahun depan.

Investasi ini nantinya berbentuk kerjasama pemerintah swasta atau public private partnership dengan pemegang saham terbesar, 51%, digenggam pemerintah. Sayang, Kemhub belum bisa memastikan nilai investasi proyek ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon