SURABAYA. Meski belum final, pemerintah berniat untuk mengambil alih proyek infrastruktur program  pembangunan pipa gas ke perumahan atau lazim disebut gasifikasi kota. Langkah tersebut bakal diambil menimbang keengganan investor untuk masuk ke bisnis hilir, yaitu distribusi gas lewat pipa ke perkotaan.Diakui pemerintah, pembangunan jaringan transmisi gas  di perkotaan tidak bisa merata karena masalah infrastruktur dan sumber gas itu sendiri. Pembangunan infrastruktur meliputi transmisi gas dari lapangan gas, dan distribusi ke perumahan memerlukan investasi yang cukup besar. Perusahaan Gas Negara (PGN) di depan DPR pernah menjelaskan, untuk memasang pipa gas ke rumah tangga membutuhkan sekitar Rp1,5 juta per pelanggan, sedangkan pemakaian rumah tengga per bulan hanya Rp15.000 hingga Rp20.000. Selain itu, keuntungan dari penjualan gas lewat pipa ini tergolong lama, PGN misalnya, yaitu setelah  30 tahun."Kami memikirkan opsi untuk mengembangkan perpipaan di wilayah perumahan yang dekat dengan lapangan gas," kata Direktur Pembinaan Usaha hilir, Ditjen Migas ESDM, Saryono Hadiwijoyo di Surabaya, kemarin (19/11).Saryono mengungkapkan, ESDM sudah melakukan studi terkait pembangunan jaringan pipa di daerah perkotaan yang dekat dengan lapangan gas. Ia menyadari bahwa membangun jaringan tersebut kurang diminati pengusaha, lantaran investasinya sangat besar. Jadi, pemerintah berniat untuk turun tangan membangun infrastruktur perpipaan.Regulasi yang mengatur masalah siapa yang kemudian menjadi operator distribusi gas lewat pipa masih, menurut Saryono, masih terus digodok. Saat ini, ESDM terus melakukan studi dan kajian mengenai wilayah mana yang potensial untuk dibangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas. "Ini masih dalam tahap policy belum dipikirkan apakah nanti terbit lewat peraturan menteri atau tidak," kata Saryono.Realisasi program ini, masih ditunggu-tunggu masyarakat saat ini, apalagi dengan program konversi gas yang sedang digalakkan Pemerintah. Sejak tahun 2006, program ini sudah diwacanakan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Ia juga sudah membicarakan rencana  gasifikasi kota tersebut ke Bappenas. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut masih menggantung.Kota- kota yang sudah membangun jaringan gasifikasi kota adalah Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Palembang. Pemerintah Sumsel secara bertahap mengalokasikan dana APBD sebesar Rp 140,5 miliar untuk membantu pembangunan jaringan pipa gas PT PGN hingga dari tahun 2007-2011. Penambahan jaringan pipa gas ditargetkan menambah pelanggan hingga 20.000 keluarga.