JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pekan lalu mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2017. Dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut sejumlah calon memberikan beberapa visi misi mereka.

I Gede Oka misalnya. Dalam uji kelayakan itu dia mengatakan jika terpilih maka dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberdayakan Komite Etik dan Majelis Kehormatan BPK. Pemberdayaan komite atik dilakukan untuk menghindari praktik jual beli opini BPK.

Munculnya dugaan isu jual beli opini BPK selama ini, salah satu faktornya disebabkan oleh lemahnya kinerja Komite Etik dan Majelis Kehormatan BPK. "Komite Etik dan Majelis Kehormatan akan diberdayakan seperti di KPK, di KPK ada pembocoran sprindik walau staf yang melakukan pimpinan bisa kena sanksi, itu akan saya lakukan di BPK supaya BPK bisa menjadi lembaga yang disegani," katanya di Gedung DPR, Senin (8/9).

Sementara itu Muhammad Asdar, calon anggota BPK lain yang juga merupakan Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia mengatakan, jika dia terpilih menjadi anggota BPK salah satu langkah pertama yang akan dia lakukan adalah membangun pusat data keuangan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia.

Melalui pembangunan pusat data tersebut dia berharap BPK bisa dengan cepat mengetahui anggaran setiap daerah, data pencairannya serta peruntukannya. "Supaya ketahuan cepat di pusat data jadi daerah mau belanja apa harganya berapa bisa kita ketahui," katanya. Asdar yakin dengan perkembangan teknologi saat ini keinginanya tersebut bisa dengan mudah dilaksanakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa