JAKARTA. Gedung Kementerian Agama mendadak menjadi sasaran lontar jumrah seperti yang dilakukan jamaah haji di bukit mina. Aksi ini dilakukan sejumlah aktivis pemberantasan korupsi sebagai bentuk protes atas dugaan korupsi di kementerian tersebut. Aksi unjuk rasa ini dilakukan para aktivis Lingkar Madani (Lima), Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Para aktivis ini melempari gedung yang terletak di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Aksi pelemparan ini sebagai simbol pengusiran korupsi penyelenggaraan ibadah haji di kementerian tersebut. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW Firdaus Illyas menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penyelenggaran haji tahun ini. Salah satunya perihal Menteri Agama Suryadharma Ali yang membawa rombongan jumbo ke Arab Saudi. Menurutnya, sebagian besar anggota rombongan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas pengawasan mapupun pelayanan agar penyelenggaraan ibadah haji bisa berkualitas. "Diantaranya adik, anak menantu, ormas dan kolega menteri di partai politik," katanya. Atas perbuatan itu, para aktivis menuding Suryadharma telah menyalahgunakan kekuasaanya dengan melanggar prosedur pendaftaran sekaligus memotong antrean calon jemaah haji yang kini jumlahnya mencapai 2.000.093. Jika dirata-rata antrean calon jemaah haji di Indonesia sudah mencapai 10 tahun. Bahkan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan hingga 16 dan 15 tahun. "Membawa rombongan jumbo merupakan pengulangan dari kebiasaan buruk menteri agama sebelumnya yang kerap memberi jatah politisi maupun tokoh agama untuk menunaikan haji dengan gratis," jelasnya. Selain membawa rombongan jumbo, Ilyas menyatakan penyelengaraan ibadah haji juga rawan korupsi. Dalam catatan ICW beberapa aktivitas seperti penyusunan dan pengelolaan BPIH, kontrak pengadaan keperluan haji seperti pemondokan, katering, transportasi, pengelolaan Dana Abadi Umat, setoran awal, serta pengadaan valuta asing rawan tindak pidana korupsi. "Ini yang membuat ibadah haji sangat mahal dan pelayanan makin buruk," tegasnya. Para aktivis ini menuntut Suryadharma meminta maaf secara terbuka kepada calon jamaah haji yang antreannya diserobot. Mereka juga mendesak Suryadharma secara terbuka menjelaskan asal usul sumber pendanaan rombongan jumbo itu. Para pengunjuk rasa juga meminta untuk membuka laporan keuangan total setoran calon jamaah serta laporan keuangan rincian BPIH dan laporan rinci realisasi kompenen BPIH. Selanjutnya, mereka menuntut Kementerian Agama membuka laporan dana efisiensi penyelenggaran ibadah haji dan posisi DAU. Kepala Bidang Humas Kementerian Agama Jainudi Daulay berjanji meneruskan tuntutan dan pernyataan para aktivis ke menteri agama. "Ini akan segera disampaikan kepada pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pernyataanya," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Gedung Kementerian Agama jadi target lontar jumrah
JAKARTA. Gedung Kementerian Agama mendadak menjadi sasaran lontar jumrah seperti yang dilakukan jamaah haji di bukit mina. Aksi ini dilakukan sejumlah aktivis pemberantasan korupsi sebagai bentuk protes atas dugaan korupsi di kementerian tersebut. Aksi unjuk rasa ini dilakukan para aktivis Lingkar Madani (Lima), Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Para aktivis ini melempari gedung yang terletak di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Aksi pelemparan ini sebagai simbol pengusiran korupsi penyelenggaraan ibadah haji di kementerian tersebut. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW Firdaus Illyas menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penyelenggaran haji tahun ini. Salah satunya perihal Menteri Agama Suryadharma Ali yang membawa rombongan jumbo ke Arab Saudi. Menurutnya, sebagian besar anggota rombongan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas pengawasan mapupun pelayanan agar penyelenggaraan ibadah haji bisa berkualitas. "Diantaranya adik, anak menantu, ormas dan kolega menteri di partai politik," katanya. Atas perbuatan itu, para aktivis menuding Suryadharma telah menyalahgunakan kekuasaanya dengan melanggar prosedur pendaftaran sekaligus memotong antrean calon jemaah haji yang kini jumlahnya mencapai 2.000.093. Jika dirata-rata antrean calon jemaah haji di Indonesia sudah mencapai 10 tahun. Bahkan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan hingga 16 dan 15 tahun. "Membawa rombongan jumbo merupakan pengulangan dari kebiasaan buruk menteri agama sebelumnya yang kerap memberi jatah politisi maupun tokoh agama untuk menunaikan haji dengan gratis," jelasnya. Selain membawa rombongan jumbo, Ilyas menyatakan penyelengaraan ibadah haji juga rawan korupsi. Dalam catatan ICW beberapa aktivitas seperti penyusunan dan pengelolaan BPIH, kontrak pengadaan keperluan haji seperti pemondokan, katering, transportasi, pengelolaan Dana Abadi Umat, setoran awal, serta pengadaan valuta asing rawan tindak pidana korupsi. "Ini yang membuat ibadah haji sangat mahal dan pelayanan makin buruk," tegasnya. Para aktivis ini menuntut Suryadharma meminta maaf secara terbuka kepada calon jamaah haji yang antreannya diserobot. Mereka juga mendesak Suryadharma secara terbuka menjelaskan asal usul sumber pendanaan rombongan jumbo itu. Para pengunjuk rasa juga meminta untuk membuka laporan keuangan total setoran calon jamaah serta laporan keuangan rincian BPIH dan laporan rinci realisasi kompenen BPIH. Selanjutnya, mereka menuntut Kementerian Agama membuka laporan dana efisiensi penyelenggaran ibadah haji dan posisi DAU. Kepala Bidang Humas Kementerian Agama Jainudi Daulay berjanji meneruskan tuntutan dan pernyataan para aktivis ke menteri agama. "Ini akan segera disampaikan kepada pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pernyataanya," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
