KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) akan menggelar acara Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Khusus Gapensi (M2G) pada 21-22 Januari 2022 di Jakarta. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan Pemerintah Pusat agar menciptakan sistem perizinan terpadu sebagai upaya untuk mempermudah perizinan berusaha menggunakan teknologi informasi. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

“Melalui Munas dan Mukernas 2022, Gapensi akan terus berupaya memaksimalkan fungsi organisasi di setiap jajaran terkait dengan perubahan regulasi peraturan pemerintah terkait dengan meningkatnya persyaratan kriteria kemampuan usaha pelaku usaha konstruksi dengan maksud tercipta tata kelola usaha yang baik dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas," kata Iskandar Z. Hartawi, Ketua Umum BPP Gapensi dalam keterangan resminya, Kamis (13/1).

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Dia mengatakan, pihaknya akan membuat solusi-solusi yang strategis, taktis, dan praktis dalam bentuk penyesuaian AD/ART dan Peraturan Organisasi melalui Forum Mukernas serta evaluasi dan menata ulang program organisasi dan program kerja melalui  forum Mukernas. 

Baca Juga: Di Tengah Pandemi, Jokowi Minta Holding BUMN Pariwisata Berbenah

Dengan  begitu, Gapensi sebagai organisasi dan para pelaku sektor jasa konstruksi dapat mengikuti amanat regulasi pemerintah semudah mungkin pelaksanaannya. Iskandar bilang, beberapa solusi perlu kebijakan relaksasi pemerintah dengan beberapa pertimbangan yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Gapensi telah membentuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Gamana Krida Bhakti untuk memfasilitasi, membimbing dan memberdayakan anggota GAPENSI dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor PUPR melalui penerbitan  sertifikat badan usaha. 

”Dalam hal sertifikasi ini, kami adalah salah satu lembaga sertifikasi yang memiliki sistem sertifikasi digital teritegrasi dengan digitalisasi perizinan Kementerian PUPR dan sistem OSS Kementrian Investasi dan BKPM sehingga bisa mendukung kemudahan perijinan bagi pelaku usaha jasa konstruksi,” ujar dia. 

Ketua Panitia Penyelenggara M2G, Andi Rukman N Karumpa mengatakan rangkaian acara M2G ini diawali dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gapensi pada 8 Januari 2022, dilanjutkan dengan kegiatan pra Munas dan Mukernas pada 10-11 Januari.

Agenda ini diharapkan menciptakan sinergi dalam upaya menjalankan regulasi pemerintah terhadap pelaku kjasa konstruksi sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan regulasi. “Kami juga berharap melalui acara ini, kami terus berupaya menjadi mitra pemerintah untuk memberikan masukan dalam upaya mewujudkan dan mendukung regulasi pemerintah." pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News