KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan langkah tersebut mencakup percepatan penetapan status darurat, pembentukan posko, pencarian dan pertolongan korban, pemulihan layanan dasar, hingga distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.

Arahan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga: Gempa NTT, AHY Perintahkan Percepatan Pemulihan Akses dan Layanan Dasar

Langkah pertama yang diminta BNPB adalah pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.

Menurut Suharyanto, penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengoptimalkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis untuk penanganan bencana.

"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Langkah kedua yakni mempercepat pembentukan pos satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. BNPB mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan unsur TNI dan Polri sebagai bagian dari komando lapangan untuk mengintegrasikan penanganan pengungsi, distribusi logistik, serta operasi di wilayah terdampak.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujar Suharyanto.

Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua posko tersebut disiapkan untuk memperluas jangkauan penanganan di Flores bagian barat dan timur.

"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada," jelasnya.

Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Ruteng, NTT, Minggu Pagi (16/8)

Untuk memastikan bantuan dari berbagai pihak dapat tersalurkan secara terkoordinasi, BNPB juga membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Posko tersebut akan menjadi titik penerimaan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta maupun masyarakat sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak melalui jalur udara menuju Labuan Bajo atau Maumere.

"Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," kata Suharyanto.

Langkah kelima difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban. BNPB meminta Basarnas memimpin operasi SAR dengan melibatkan unsur TNI, Polri dan relawan untuk memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak maupun hilang.

"Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," ujarnya.

Sementara itu, pemulihan layanan dasar menjadi langkah keenam. BNPB menargetkan layanan vital seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Selain pemulihan layanan dasar, pendataan kerusakan rumah warga juga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan pembangunan hunian sementara (huntara) maupun perbaikan rumah warga.

"Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," tegas Suharyanto.

Baca Juga: Update Penanganan Gempa NTT: 47 Orang Meninggal, BNPB Kirim Bantuan

Untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang terisolasi, langkah ketujuh dilakukan melalui pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga. Armada udara dan laut milik TNI, Basarnas, dan BNPB akan difokuskan untuk mengangkut logistik menuju titik-titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

"Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ungkapnya.

Langkah terakhir adalah pengoperasian Media Center resmi untuk memastikan informasi terkait penanganan bencana dapat disampaikan secara berkala. Media Center akan menggelar press briefing setiap hari pukul 17.00 WITA.

Suharyanto mengatakan, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi resmi sekaligus mengurangi simpang siur informasi di lapangan.

"Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News