KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menyongsong pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025 melalui Coretax DJP mulai 1 Januari 2026 mendatang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan upaya jemput bola untuk menggalakkan kampanye pendaftaran dan aktivasi akun wajib pajak serta pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) melalui Coretax.

Berlangsung secara daring, DJP mengundang anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengikuti Sosialisasi Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik pada Coretax DJP, Jumat (12/12/2025).

Himbara beranggotakan Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Riset DBS Rekomendasikan 3 Strategi Bagi Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan, Chandra Budi mengatakan bahwa Coretax merupakan sistem baru DJP yang mengintegrasikan seluruh administrasi layanan perpajakan, termasuk data perpajakan baik dari internal maupun eksternal. Sistem ini akan mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak.

Baca Juga: Bersiap, Ditjen Pajak Bisa Intip Properti Luar Negeri Para Konglomerat

"Bapak Ibu tidak akan merasa terlalu rumit lagi dalam melakukan pembayaran pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan lainnya," ujar Chandra dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Chandra mengungkapkan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengajak peserta dari Himbara dan BSI agar familier dengan sistem Coretax sehingga akan menjadi lebih mudah dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2025 nantinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, untuk dapat menyampaikan SPT tahunan melalui Coretax, wajib pajak setidaknya harus melakukan pendaftaran akun, aktivasi akun, dan membuat KO/SE melalui Coretax DJP.

"Kode otorisasi akan digunakan sebagai tanda tangan elektronik untuk menandatangani dokumen perpajakan," imbuh Chandra.

Sementara itu, Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat P2Humas, Adi Wiyono, memandu para peserta untuk melakukan pendaftaran dan aktivasi akun Coretax serta pembuatan KO/SE.

Adi juga mengingatkan para peserta untuk selalu waspada terhadap penipuan yang berkedok asistensi dan instalasi aplikasi Coretax DJP.

"Bisa dipastikan penipuan jika menawarkan instalasi aplikasi Coretax karena Coretax hanya bisa diakses melalui situs web https://coretaxdjp.pajak.go.id atau mengirimkan link yang belakangnya bukan pajak.go.id," jelas Adi mengenai beberapa contoh penipuan.

Selanjutnya: Bank Siapkan Triliunan Uang Tunai

Menarik Dibaca: Aturan BEI Non-Cancellation Periode, Apa Itu dan Dampaknya di Bursa Saham?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News