JAKARTA. Anggaran di sektor perikanan dinilai jauh dari ideal. Saut P Hutagalung, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP mengatakan, untuk dapat mengenjot industrialisasi perikanan, dana yang harusnya diberikan adalah sebanyak Rp 800 miliar. Sekadar informasi, tahun 2013 lalu dana yang diperoleh KKP khususnya Ditjen P2HP hanya sebesar Rp 480 miliar. Sementara itu, pada tahun ini anggaran diperoleh hanya naik tipis 0,6% menjadi Rp 483 miliar. "Kalau dengan anggaran yang ada sekarang akselerasi jadi tidak signiikan," ujar Saut, Selasa (8/4). Saut menambahkan, bila anggaran yang diharapkan tersebut dapat direalisasikan maka kinerja KKP dalam mendongkrak industrialisai menjadi semakin cepat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan dana tersebut adalah pembangunan cool storage atau gudang pendingin. Untuk mengembangkan industrialisasi tersebut, Saut bilang itu tidak bisa dilakukan hanya dari kementerian pusat saja, namun juga sinergi dari daerah. "Harus ditopang anggaran yg cukup, tidak hanya kementerian tapi juga kabupaten," ujar Saut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Genjot industri, KKP minta anggaran Rp 800 miliar
JAKARTA. Anggaran di sektor perikanan dinilai jauh dari ideal. Saut P Hutagalung, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP mengatakan, untuk dapat mengenjot industrialisasi perikanan, dana yang harusnya diberikan adalah sebanyak Rp 800 miliar. Sekadar informasi, tahun 2013 lalu dana yang diperoleh KKP khususnya Ditjen P2HP hanya sebesar Rp 480 miliar. Sementara itu, pada tahun ini anggaran diperoleh hanya naik tipis 0,6% menjadi Rp 483 miliar. "Kalau dengan anggaran yang ada sekarang akselerasi jadi tidak signiikan," ujar Saut, Selasa (8/4). Saut menambahkan, bila anggaran yang diharapkan tersebut dapat direalisasikan maka kinerja KKP dalam mendongkrak industrialisai menjadi semakin cepat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan dana tersebut adalah pembangunan cool storage atau gudang pendingin. Untuk mengembangkan industrialisasi tersebut, Saut bilang itu tidak bisa dilakukan hanya dari kementerian pusat saja, namun juga sinergi dari daerah. "Harus ditopang anggaran yg cukup, tidak hanya kementerian tapi juga kabupaten," ujar Saut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News