JAKARTA. Di tengah pelambatan ekonomi global, masuknya investasi ke Indonesia dapat mengurangi pelambatan ekonomi. Beragam upaya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memaksimalkan realisasi investasi tahun ini, termasuk bekerja sama dengan lembaga negara lainnya terkait informasi data.

Tak heran jika akhirnya BKPM menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN). BKPM membutuhkan bantuan dan dukungan  BIN untuk bisa memahami situasi daerah di seluruh pelosok Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani menyebut, kerjasama ini dapat dapat memberikan penguatan bagi investor untuk menempatkan dananya dalam investasi di Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama dengan BIN meliputi akses pertukaran data dan informasi penanaman modal dan deteksi dini terkait tantangan yang mungkin timbul dalam penanaman modal. Apalagi BIN memiliki informasi yang akurat mengenai karakteristik daerah setempat. "Agar investor bisa memahami daerah," ujar Franky, Selasa (31/3).

Bagi BKPM, kerjasama dengan BIN ini bagian untuk memetakan potensi investasi daerah. BKPM bukan hanya berpatokan pada potensi ekonomi saja, juga kondisi sosial politik dan budaya sebuah wilayah. Informasi ataupun data kondisi politik dan sosial budaya ini dibantu BIN.

Sejak awal tahun ini BKPM gencar menjaring investasi  dan mengincar target investasi Rp 519,5 triliun tahun ini, naik 12,18% dari realisasi investasi 2014 Rp 463,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari investasi di Jawa senilai Rp 282,6 triliun atau 54,4% dari target dan investasi di luar Jawa sebesar Rp 236,9 triliun atau 45,6% dari target total.

Kepala BIN Marciano Norman menjelaskan, BIN telah membentuk Deputi Bidang Intelejen Ekonomi guna membantu BKPM untuk menyediakan informasi mengenai situasi di lapangan. Sehingga investor dapat tahu apakah di daerah itu memiliki potensi bermasalah di kemudian hari dan masyarakatnya memberikan dukungan terhadap investasi. "Sehingga saat investor berhubungan dengan BKPM, mereka sudah tahu kondisi daerah," terangnya.

Percepatan investasi oleh BKPM sebenarnya harus bisa menjangkau pemerintah daerah. Sebab banyak investor terhambat di daerah. Antara lain sulit membangun kerjasama penggunaan lahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie