KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta percepatan penyelesaian proyek yang dikelola perusahaan migas asal Italia, ENI.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur, Bahlil menekankan pentingnya percepatan proyek tersebut untuk mendukung ketahanan energi nasional dan meningkatkan lifting migas.

"Salah satu contohnya adalah ENI. Kalau jadi 2029 rencana proyeknya selesai, tapi kita minta dimajukan menjadi tahun 2028, itu akan menghasilkan kurang lebih sekitar 1.500 mm gas dan 90 ribu barel konsentrat," kata Bahlil dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (3/5).

Hasil Studi Sebut PNM Mekaar Asah Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput

Proyek ENI mencakup fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) yang menjadi titik utama penyaluran gas dari FPU Jangkrik ke Senipah dan kilang LNG Bontang. Infrastruktur ini krusial untuk memastikan gas dari laut dalam dapat segera diproses dan disalurkan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Baca Juga: Ada Proyeksi Defisit Pasokan Gas, Menteri Bahlil: 2026-2027 Lifting Migas Mulai Naik

Selain itu, ENI tengah mengembangkan dua Proyek Strategis Nasional: Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan potensi cadangan 2,67 TCF gas dan 66 juta barel minyak, serta proyek Geng North yang memiliki cadangan gas mencapai 5,3 TCF.

Total investasi untuk kedua proyek mencapai US$ 15,1 miliar—US$ 3,7 miliar untuk Southern Hub (IDD) dan US$ 11,4 miliar untuk Northern Hub.

Dalam kunjungannya, Bahlil juga meninjau Pertamina Hulu Mahakam yang berhasil meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua. Ia mencatat peningkatan lifting gas dari 200-300 mmscfd menjadi 400-500 mmscfd sebagai hasil optimalisasi.

Pemerintah, kata Bahlil, juga berkomitmen menyederhanakan perizinan untuk mempercepat pengembangan proyek migas. Ia meminta dukungan pemerintah daerah untuk menyukseskan langkah ini.

Baca Juga: Menteri Bahlil Sebut Pembahasan Skema Baru Penggunaan BBM Bersubsidi Hampir Tuntas

Bahlil menilai, regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan memudahkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di lapangan.

Untuk itu, Kementerian ESDM bekerja sama dan meminta Pemerintah Daerah, termasuk kepada Gubernur, untuk dapat mendukung percepatan proses perizinan di tingkat lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News