KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57% pada September 2022. Angka ini naik 0,03% atau 0,20 juta orang dari data bulan Maret 2022. 

Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dikhawatirkan dapat menghambat target pemerintah untuk mencapai nol persen tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, kenaikan jumlah penduduk miskin merupakan hal fluktuatif yang mungkin terjadi akibat adanya turbulensi sosial ekonomi seperti saat pandemi Covid-19, termasuk akibat kenaikan harga BBM di tahun 2022.

Baca Juga: Program PEN Berakhir, Suahasil: APBN Tetap Dukung Pemulihan Ekonomi 2023

Namun, dengan upaya yang konsisten dan dilakukan secara optimal, target angka kemiskinan nol persen pada tahun 2024 dapat tetap tercapai.

"Insya Allah kita yakin nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita [capai]. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang kita tentukan," ujar Ma'ruf, Jumat (27/1).

Ma'ruf menambahkan, secara umum, data kemiskinan secara tahunan mengalami penurunan. Walaupun beberapa bulan sempat terjadi peningkatan akibat kondisi eksternal terutama kenaikan harga BBM.

"Setelah pandemi ini, sebenarnya kita sudah bisa menurunkan angka tahunan itu lebih kecil dari sebelum pandemi," kata Ma'ruf.

Lebih lanjut Ma'ruf menyebutkan, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Yakni dengan tetap mengurangi kantong-kantong kemiskinan di daerah.

Baca Juga: APBN untuk Pengentasan Kemiskinan

"Kita menanggulangi kemiskinan melalui dua skema, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," ujar Wapres.

Ma'ruf menuturkan, pemerintah akan terus mendorong upaya pengentasan kemiskinan ekstrem untuk dapat mencapai target nol persen di tahun 2024.

"Target 2024, nol persen kemiskinan ekstrem itu kita harapkan akan dapat tercapai. Nanti di tahun 2023 ini akan kita genjot lagi penanganan kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota, dan dilanjutkan penuntasannya di 2024," pungkas Ma'ruf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi