KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan strategi baru dalam penataan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) di tanah air.

Langkah ini diambil untuk memastikan porsi pendapatan negara menjadi lebih optimal serta memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rencana ini telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Fokus utamanya adalah memastikan kepemilikan negara pada aset tambang menjadi lebih dominan di masa depan. 

Baca Juga: Biaya Belanja Pemerintah Dinilai Terlalu Mahal Dorong Akselerasi Ekonomi

"Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Bahlil menjelaskan, penataan perizinan ini akan menyasar izin pertambangan eksisting maupun izin baru. Skema bagi hasil yang selama ini diterapkan pada sektor minyak dan gas bumi (migas) rencananya akan diadopsi ke sektor pertambangan untuk menyeimbangkan porsi antara negara dan swasta.

"Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar," tegasnya.

Selain sektor tambang, pemerintah juga tengah mematangkan rencana substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi Compressed Natural Gas (CNG) guna menekan impor.

Penggunaan CNG diklaim jauh lebih efisien karena sumber gas dan industrinya tersedia di dalam negeri. Harga CNG diproyeksikan bakal lebih murah sekitar 30% dibandingkan LPG.

Baca Juga: Pemerintah Diingatkan Tak Bisa Terus Andalkan Anggaran Belanja untuk Dongkrak Ekonomi

"Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover," imbuhnya. 

Program konversi ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 130 triliun, di mana hasil uji coba modifikasi tabung untuk masyarakat dijadwalkan keluar pada 2 hingga 3 bulan mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News