KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

Salah satunya adalah dengan mengintensifkan upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui ekstensifikasi pajak, termasuk membidik sektor-sektor ilegal yang selama ini belum terjamah secara optimal.

Ia menyebut, langkah-langkah konkret tengah dilakukan, khususnya terhadap sektor-sektor dengan potensi pajak besar namun belum tergarap secara memadai.

Kebijakan Matchmaking OIS BI Dorong Pertumbuhan Likuiditas Perbankan

Baca Juga: Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Maret 2025 Meningkat Berkat Implementasi Coretax

"Langkah-langkah ekstensifikasi dilakukan dari sisi pemungutan yang berpotensi atau yang selama ini memang belum terkolek (terkumpul) secara memadai," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4).

Beberapa sektor ilegal yang menjadi radar Sri Mulyani antara lain illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal logging (penebangan liar), dan illegal mining (pertambangan ilegal). 

Menurutnya, upaya ini melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat pengawasan dan penegakan aturan di sektor-sektor tersebut.

"Itu kami lakukan dengan berbagai kerjasama dengan kementerian/lembaga apakah itu sektor perikanan atau sektor-sektor lain pertambangan yang termasuk illegal mining, illegal logging, illegal fishing, itu kita lakukan bersama-sama," katanya.

Baca Juga: Perbaikan Terus Dilakukan, 198,85 Juta Faktur Pajak Berhasil Dibuat di Coretax

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan akurasi pencatatan transaksi ekonomi. 

Inisiatif ini dinilai dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, serta mempersempit ruang gerak aktivitas ekonomi ilegal yang merugikan negara.

"Kita akan terus menggunakan termasuk dalam hal ini teknologi digital di dalam meningkatkan kemampuan kita untuk merekam transaksi secara lebih akurat sehingga bisa menimbulkan kepastian dari sisi pelaksanaan peraturan perpajakannya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News