KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperluas program Gentengisasi ke Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Kedua provinsi tersebut menyiapkan total 1.414.514 keping genteng dari industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM lokal. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, perluasan ini adalah upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para perajin genteng di daerah melalui program pembangunan dan perbaikan rumah.
"Setelah Jawa Barat, kita harus pastikan dulu persiapan di Jawa Tengah dan Jawa Timur berjalan matang, baik dari aspek teknis, aspek mutu, aspek jumlah, aspek hukum, dan tepat waktu agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku UMKM,” ujar Ara di Wisma 2 Mandiri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: MPR Setujui Jadwal Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru Jadi 9 Desember 2026 Adapun peluncuran progam Gentengisasi di Jawa Timur direncanakan pada 2 Desember 2026, sedangkan di Jawa Tengah dijadwalkan pada 6 Desember 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Jawa Tengah menyiapkan 614.514 keping genteng yang berasal dari sentra produksi di Kabupaten Kebumen dan Jepara. "Ada dua kegiatan, di Kabupaten Kebumen itu sekitar 437.759 keping genteng yang nanti diangkut oleh 113 truk. Kedua dari Jepara 117.782 keping diangkut oleh 56 truk. Dan ini langsung didistribusikan ke 12 Kabupaten/Kota," ujar Luthfi. Luthfi bilang, sentra perajin genteng di Kebumen dan Jepara memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah masyarakat sekaligus memperkenalkan produk lokal. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, Jawa Timur menyiapkan pasokan sebanyak 800.000 keping genteng yang dipusatkan di Kabupaten Trenggalek.
"Kami akan persiapkan sebaik-baiknya agar pelaksanaan peluncuran serentak ini bukan hanya sebagai seremonial," ujar Emil. Kata Emil, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan kepada para perajin agar kualitas dan kapasitas produksi memenuhi standar yang ditetapkan.
Baca Juga: Kabinet Prabowo Membengkak, Penghapusan Batas Jumlah Kementerian Digugat ke MK Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News