KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Pemerintah terus mengembangkan energi hijau, yang salah satunya bersumber dari panas bumi atau geothermal. Hal ini sejalan dengan target swasembada energi pada 2028-2029 yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Agar pembangunan sektor panas bumi terus berkembang, dibutuhkan ragam kebijakan pendukung. Hal ini juga untuk menarik banyak investor yang masuk ke tanah air. General Manager PT Geo Dipa Energi dari Unit Patuha Rully Husnie Ridwan mengatakan, pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh insentif panas bumi yang sudah berlaku di Turki.
Baca Juga: Geo Dipa Energi Sebut Investasi di Sektor Panas Bumi Mulai Bergairah Tahun Ini Berdasarkan Buku Putih Analisis Bisnis dan Kebijakan untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia oleh LPEM FEB Universitas Indonesia, disebutkan Turki menyediakan insentif bagi manufaktur-manufaktur yang ingin membangun pabrik negaranya yakni insentif kenaikan harga. Oleh karena itu, diperlukan penetapan tarif yang lebih rasional dan transparan tidak hanya dilihat dari aspek harga, tetapi juga mempertimbangkan kualitas energi atau jejak karbon, agar energi panas bumi dapat menjadi lebih kompetitif. “Misalnya saya pengembang nih berhasil membawa manufaktur turbin ke Indonesia untuk membangun pabrik, harga saya dihargai lebih tinggi dikasih harga 10 sen. Karena satu sen nya itu menghargai industri lain yang berhasil dimasukkan ke dalam Indonesia. Di Turki berlaku seperti itu,” tutur Rully kepada awak media, Jumat (8/11). Di samping itu, Rully juga menyebut, terdapat dua tantangan besar yang dihadapi dalam melakukan pengembangan energi panas bumi, yakni terkait harga atau tarif listrik dan juga risikonya yang tinggi.
Baca Juga: Geo Dipa Targetkan Bauran Energi Geothermal Capai 10% dalam 2 Tahun ke Depan Dari sisi harga, Rully mencontohkan, misalnya saja harga jual energi listrik dari panas bumi dibeli oleh PT PLN. Biasanya harganya akan menyesuaikan dengan kemampuan PT PLN untuk mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah. Dengan kondisi tersebut, Ia berharap aka nada perbaikan dari dukungan subsidi pemerintah maupun keuangan publik untuk PLN agar mampu membeli listrik dari pengembang PLTP dengan tarif yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi.
“Kemampuan pembeli kita itu sebenarnya membatasi harga jual panas bumi. Namun juga wajar ketika resikonya tinggi, pasti orang menggunakan harga yang Pengambilan yang tinggi, karena sudah mengambil risiko yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi