KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah krisis global yang memicu lonjakan harga pangan, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian geopolitik, isu ketahanan pangan kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional. Pemerintah menegaskan, kemandirian pangan bukan sekadar soal produksi, melainkan prasyarat menjaga kedaulatan bangsa agar tidak rentan terhadap tekanan impor di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu. Untuk mendukung hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam forum retreat di Hambalang menekankan pentingnya integrasi riset sebagai fondasi kemandirian pangan nasional.
"Tidak boleh ada lagi agenda riset yang berjalan lambat. Karena itu, pendekatan kita tidak bisa lagi sektoral. Kita harus satukan kekuatan seluruh lembaga riset. Kalau semua bersinergi, saya yakin kita bisa membuat lompatan besar untuk ketahanan pangan nasional,” ungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dalam siaran pers, Kamis (8/1). Sedangkan bagi industri, kemandirian pangan menjadi fokus utama pembahasan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam
Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026. Ajang ini pembuka
Jakarta Food Security Summit 2026 pada 20–21 Mei 2026 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. “Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apapun,” ujar Agus, dalam penjelasannya, Selasa (13/1). Pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Adapun lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton.
Baca Juga: Anggaran Ketahanan Pangan Prabowo Naik 45,5% Jadi Rp 210,4 Triliun di 2026 Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21%. Namun diiringi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 335 triliun. Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton. Maka, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis
modern farming yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi. Ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha. “Inisiatif inclusive
closed loop system Kadin dapat diterapkan di 80.000 desa untuk mendukung program MBG,” klaimnya. . Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pihaknya ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. "Salah satunya melalui program MBG. Sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anin, sapaan Anindya. Anin menekankan pentingnya penyusunan
roadmap yang jelas dan terukur. Jadi tidak berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian, Sam Herodian mengklaim, Indonesia telah menunjukkan pencapaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
