KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 21 Januari 2021. GNWU tersebut kemudian mendapat respon beragam dari masyarakat, terutama terkait penggunaan dana wakaf yang dihimpun.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan, mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Ia memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang hanya diinvestasikan untuk produk keuangan syariah.

"Secara garis besar, pengelolaan wakaf uang hanya bisa dilakukan melalui investasi produk keuangan syariah," kata Kamaruddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/1).

Baca Juga: Jokowi: Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun

Ia menjelaskan, pengelolaan wakaf uang akan dipercayakan kepada nazhir _(pengelola wakaf)_ melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama.

Pihak yang menjadi nazhir dalam GNWU adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen.

"Uang wakaf yang terhimpun kemudian akan diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan syariah yang resmi. Misalnya, deposito mudharabah, musyarakah, bahkan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," jelas dia.

Menurut Kamaruddin, pembiayaan proyek pemerintah hanyalah salah satu bentuk instrumen investasi. Itupun sepanjang instrumen tersebut berbasis syariah, dengan tetap memperhatikan kehendak wakif.

"Jadi, sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara hanyalah salah satu instrumen syariah yang memberikan _yield_ (bagi hasil) tertentu. Terserah nazhir mau diinvestasikan ke instrumen yang mana, sepanjang sesuai dengan ketentuan UU dan aturan Syariah," ucap dia.

Meski begitu, Kamaruddin mengakui, bahwa SBSN atau sukuk saat ini merupakan instrumen investasi unggulan. Sebab, karakteristiknya sangat aman, serta memberikan imbal hasil yang bersaing.

"Sehingga, wajar jika nazhir sebagai portofolio manager mempertimbangkan instrumen tersebut,” ujar dia.

Baca Juga: Menkeu: Gerakan nasional wakaf uang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah

Kamaruddin bilang, dari hasil investasi syariah wakaf uang itu, apapun jenisnya, sebanyak 90% akan dimanfaatkan untuk program pemberdayaan umat dengan membagikannya kepada penerima manfaat wakaf ( _mauquf 'alaih_ ).

Sedangkan 10% lainnya dapat digunakan oleh nazhir sebagai pengelola aset wakaf. Adapun pokok wakafnya tidak akan berkurang sama sekali.

"Dalam melakukan pengawasan, pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, Kementerian Agama berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009," tutur Kamaruddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto