JAKARTA. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta jatah jabatan menteri pertanian dan menteri badan usaha milik negara (BUMN). Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Gerindra Martin Hutabarat beralasan, partainya diajak oleh Partai Demokrat.Martin menganggap, jabatan menteri pertanian dan menteri BUMN sangat penting. Dia mengatakan, partainya sangat perhatian untuk menambah luas lahan pertanian karena saat ini semakin sempit. "Ini landasan kami terhadap ekonomi kerakyatan," tegasnya, Rabu (9/3).Mengenai posisi menteri BUMN, Martin mengatakan, posisi tersebut untuk menghidupkan industri pupuk dan Badan Usaha Logistik (bulog). "Kalau bisa kami akan mengembalikan lagi aset-aset perusahaan BUMN yang selama ini dijual. Kami tidak setuju dengan penjualan aset-aset BUMN," tambahnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Gerinda minta jatah menteri pertanian dan menteri BUMN
JAKARTA. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta jatah jabatan menteri pertanian dan menteri badan usaha milik negara (BUMN). Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Gerindra Martin Hutabarat beralasan, partainya diajak oleh Partai Demokrat.Martin menganggap, jabatan menteri pertanian dan menteri BUMN sangat penting. Dia mengatakan, partainya sangat perhatian untuk menambah luas lahan pertanian karena saat ini semakin sempit. "Ini landasan kami terhadap ekonomi kerakyatan," tegasnya, Rabu (9/3).Mengenai posisi menteri BUMN, Martin mengatakan, posisi tersebut untuk menghidupkan industri pupuk dan Badan Usaha Logistik (bulog). "Kalau bisa kami akan mengembalikan lagi aset-aset perusahaan BUMN yang selama ini dijual. Kami tidak setuju dengan penjualan aset-aset BUMN," tambahnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
