JAKARTA. Anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menolak anggapan yang menilai bahwa Koalisi Merah Putih merupakan penentu berjalannya pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD. Menurut Martin, Gerindra dan Koalisi Merah Putih hanya bersikap sesuai dengan besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. "Jangan berpikir UU Pilkada atau perppu ini kewenangan dari koalisi siapa, koalisi A atau koalisi B. Tapi harus dilihat apakah berpihak pada rakyat atau tidak," kata Martin, dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10). Martin menuturkan, selama sekitar 10 tahun mekanisme pilkada langsung berjalan, banyak dampak buruk yang dilahirkan. Di antaranya adalah ekses sosial, pemborosan anggaran, dan terjeratnya 332 kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi.
Gerindra sebut pilkada oleh DPRD memihak rakyat
JAKARTA. Anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menolak anggapan yang menilai bahwa Koalisi Merah Putih merupakan penentu berjalannya pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD. Menurut Martin, Gerindra dan Koalisi Merah Putih hanya bersikap sesuai dengan besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. "Jangan berpikir UU Pilkada atau perppu ini kewenangan dari koalisi siapa, koalisi A atau koalisi B. Tapi harus dilihat apakah berpihak pada rakyat atau tidak," kata Martin, dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10). Martin menuturkan, selama sekitar 10 tahun mekanisme pilkada langsung berjalan, banyak dampak buruk yang dilahirkan. Di antaranya adalah ekses sosial, pemborosan anggaran, dan terjeratnya 332 kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi.