KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Green Finance Institute (GFI) mendorong penguatan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat investasi proyek hijau di Indonesia. Melalui pengembangan skema blended finance dan pembentukan
Development Trust Fund, GFI membidik mobilisasi pembiayaan hijau hingga US$ 500 juta per tahun.
Managing Director GFI James Hooton mengatakan tantangan utama transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga kemampuan sistem keuangan menjembatani kebutuhan pemerintah dan ekspektasi investor swasta. “Pemerintah berbicara tentang transisi, sementara sektor swasta melihat transaksi dan risiko. Di situlah peran kami, menjembatani kesenjangan tersebut,” ujar James kepada Kontan, Kamis (14/5).
Menurut James, kebutuhan pendanaan untuk mencapai target
Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan anggaran publik. Karena itu, keterlibatan modal swasta menjadi sangat penting meski masih terkendala berbagai faktor seperti risiko proyek dan struktur pembiayaan.
Baca Juga: Ada Wacana Pembatasan BBM Subsidi Berdasarkan CC & Jenis Kendaraan, Negara Hemat 15% Direktur GFI Indonesia Poppy Ismalina menambahkan berdasarkan studi GFI tahun 2023, pendanaan publik di Indonesia baru mampu menutup sekitar 20%–25% dari total kebutuhan investasi iklim nasional. Dengan demikian, terdapat financing gap sekitar 75%–80% yang perlu ditutup melalui pembiayaan swasta dan internasional. “Masalah utamanya adalah proyek hijau masih dianggap berisiko tinggi, terutama karena keterbatasan pemahaman terhadap karakteristik proyek, biaya awal yang besar, serta risiko operasional,” ujar Poppy. Untuk mengatasi persoalan tersebut, GFI mendorong penggunaan skema
blended finance yang menggabungkan hibah, pinjaman komersial, serta dukungan lembaga donor dan institusi keuangan internasional. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah pembentukan
Development Trust Fund bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Platform ini diharapkan dapat menghimpun dana dari lembaga global seperti Asian Development Bank, World Bank, hingga Japan International Cooperation Agency. “Trust fund ini berpotensi menjadi
game changer karena memungkinkan pooling dana yang dapat digunakan secara fleksibel untuk berbagai proyek hijau, termasuk menutup gap seperti subsidi bunga dan risiko awal investasi,” kata Poppy. Ia mencontohkan proyek energi terbarukan berbasis masyarakat umumnya hanya mampu menanggung bunga pinjaman sekitar 3%, sedangkan bunga komersial perbankan berada di kisaran 5%. Melalui skema tersebut, GFI memperkirakan mobilisasi pembiayaan hijau dapat mencapai sekitar US$ 300 juta hingga US$ 500 juta per tahun, dengan nilai proyek berkisar US$ 100 juta–US$ 300 juta per proyek. Saat ini, GFI tercatat telah membantu penyusunan struktur pembiayaan proyek hidrogen senilai US$ 95 juta dan proyek jaringan bus listrik perkotaan senilai US$ 240 juta.
Selain pengembangan instrumen pembiayaan, GFI juga mendorong pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mempercepat mobilisasi investasi hijau nasional. “Dengan koordinasi kebijakan yang lebih kuat, diharapkan kesenjangan pembiayaan dapat diperkecil dan mobilisasi investasi hijau dapat dipercepat,” tutup Poppy.
Baca Juga: Begini Dampak Kenaikan Harga Avtur ke Industri Pariwisata Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 