KONTAN.CO.ID - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik setelah ia menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terealisasi, Gibran berpotensi masuk dalam catatan sejarah sebagai salah satu wakil presiden dengan masa jabatan tersingkat di Indonesia.

Sejak kemerdekaan Indonesia, jabatan wakil presiden telah diisi oleh sejumlah tokoh dengan masa jabatan yang berbeda-beda. Ada yang menjabat lebih dari satu dekade, tetapi ada pula yang hanya menduduki posisi tersebut selama beberapa bulan.

Berdasarkan catatan sejarah, Mohammad Hatta merupakan wakil presiden dengan masa jabatan terlama. Sementara itu, B. J. Habibie tercatat sebagai wakil presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni sekitar 71 hari.

Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mau Mundur dari Wapres, Begini Respons Airlangga Hartarto

Daftar Wakil Presiden Indonesia dengan Masa Jabatan Terlama

Mohammad Hatta menjadi wakil presiden pertama sekaligus pemegang masa jabatan terlama dalam sejarah Indonesia. Ia menjabat sejak 18 Agustus 1945 hingga 1 Desember 1956.

Dengan demikian, Hatta menduduki posisi wakil presiden selama sekitar 11 tahun 3 bulan. Masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Berikut daftar wakil presiden Indonesia dengan masa jabatan panjang, dirangkum dari laman Setneg RI.

Nama Wakil Presiden	Periode Menjabat	Perkiraan Masa Jabatan
Mohammad Hatta	18 Agustus 1945–1 Desember 1956	11 tahun 3 bulan
Sri Sultan Hamengkubuwono IX	1973–1978	5 tahun
Adam Malik	1978–1983	5 tahun
Umar Wirahadikusumah	1983–1988	5 tahun
Sudharmono	1988–1993	5 tahun
Try Sutrisno	1993–1998	5 tahun
Jusuf Kalla	2004–2009 dan 2014–2019	10 tahun secara akumulatif
Boediono	2009–2014	5 tahun
Ma'ruf Amin	2019–2024	5 tahun

Jusuf Kalla juga memiliki catatan masa jabatan yang panjang karena pernah menjabat sebagai wakil presiden sebanyak dua kali, yakni mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004–2009 dan Joko Widodo pada 2014–2019. Jika kedua periode dihitung secara akumulatif, masa jabatannya mencapai sekitar 10 tahun.

Namun, masa jabatan terlama dalam satu periode tetap dipegang Mohammad Hatta.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Respons Niat Gibran Mundur dari Wapres, Ini Katanya

Daftar Wakil Presiden Indonesia dengan Masa Jabatan Tersingkat

Berbeda dengan Mohammad Hatta, B. J. Habibie tercatat sebagai wakil presiden dengan masa jabatan tersingkat. Ia menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Soeharto pada 11 Maret 1998.

Masa jabatan Habibie berakhir pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Habibie kemudian naik menjadi Presiden RI ketiga.

Habibie hanya menjabat sebagai wakil presiden selama sekitar 2 bulan 10 hari atau 71 hari.

Selain Habibie, terdapat sejumlah wakil presiden yang masa jabatannya tidak mencapai lima tahun penuh karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Nama Wakil Presiden	Periode Menjabat	Perkiraan Masa Jabatan
B. J. Habibie	11 Maret–21 Mei 1998	71 hari
Megawati Soekarnoputri	21 Oktober 1999–23 Juli 2001	1 tahun 9 bulan
Hamzah Haz	23 Juli 2001–20 Oktober 2004	3 tahun 2 bulan

Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Masa jabatannya berakhir setelah ia menggantikan Gus Dur sebagai presiden pada 23 Juli 2001.

Posisi wakil presiden kemudian diisi Hamzah Haz yang mendampingi Megawati hingga berakhirnya masa pemerintahan pada 2004.

Baca Juga: Niat Gibran Mundur dari Wapres, CELIOS Soroti Investasi dan Stabilitas Ekonomi

Gibran Berpotensi Masuk Daftar Wapres dengan Masa Jabatan Tersingkat

Nama Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA di Indonesia.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Di tengah polemik tersebut, muncul pula dinamika politik di DPR, termasuk pembahasan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Meski telah menyampaikan niat untuk mundur, Gibran belum secara resmi berhenti dari jabatannya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 11 November 2026 menjelaskan bahwa belum terjadi kekosongan jabatan karena Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

Dengan demikian, hingga 11 November 2026, Gibran masih tercatat sebagai Wakil Presiden RI ke-14.

Baca Juga: Gibran Rencana Mundur, IHSG & Rupiah Menguat, Net Buy, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Berapa Lama Gibran Menjabat sebagai Wakil Presiden?

Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto. Keduanya memperoleh masa jabatan untuk periode 2024–2029.

Jika dihitung hingga 11 November 2026, Gibran telah menjabat sekitar 2 tahun 22 hari atau 752 hari.

Apabila pengunduran dirinya terealisasi dalam waktu dekat, masa jabatan tersebut masih jauh lebih panjang dibandingkan masa jabatan B. J. Habibie yang hanya 71 hari.

Namun, Gibran berpotensi masuk dalam daftar wakil presiden dengan masa jabatan tidak penuh apabila benar-benar mengundurkan diri sebelum Oktober 2029.

Baca Juga: Wapres Gibran Berniat Mundur, Kadin Ingatkan Stabilitas Ekonomi & Investasi

Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?

Ketentuan mengenai pemberhentian dan penggantian presiden maupun wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Apabila wakil presiden berhenti, mengundurkan diri, atau tidak dapat melanjutkan masa jabatannya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa prosesnya diawali dengan surat pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah menerima pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan, MPR meminta presiden mengajukan dua calon wakil presiden pengganti.

Dengan demikian, penyampaian niat secara lisan kepada presiden belum otomatis membuat jabatan wakil presiden kosong. Harus ada proses formal sesuai ketentuan konstitusi.

Tonton: Amran Ancam Pedagang Nakal! Langgar HET Pangan Bisa Didenda Rp1,5 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News