KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI hingga saat ini.

Hal ini menyusul munculnya isu pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyatakan, hingga saat ini belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Menurutnya, status Gibran sebagai wapres masih tetap berlaku selama belum ada pengunduran diri secara resmi maupun pemberhentian melalui mekanisme ketatanegaraan.

Baca Juga: Respons PKB, Golkar dan Demokrat Soal Pengunduran Diri Gibran dari Posisi Wapres

“Oh iya. Kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” ujar Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). 

Yusril menjelaskan, pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran memang berlangsung.

Namun, ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan substansi pertemuan tersebut, termasuk mengenai isu pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres.

Menurut Yusril, penjelasan mengenai substansi pembicaraan tersebut menjadi kewenangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Terkait mekanisme pengunduran diri wapres, Yusril menjelaskan bahwa secara konstitusional, Gibran harus menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Apabila pengunduran diri tersebut terjadi, MPR selanjutnya akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden. Presiden kemudian diminta mengajukan dua calon wakil presiden baru beserta dokumen persyaratan pencalonannya untuk dipilih oleh MPR.

Baca Juga: Tembus Medan Sulit, Wapres Gibran Naik Motor Tinjau Korban Bencana di Manggarai Timur

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” jelas Yusril.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa mekanisme tersebut baru berlaku apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi. Hingga saat ini, ia meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai situasi tersebut.

Yusril juga menegaskan bahwa putusan MA dan MK terkait polemik dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta menggugurkan statusnya sebagai wakil presiden.

“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.

Namun, Yusril menilai putusan MA tersebut perlu dicermati secara serius.

Ia menyoroti pertimbangan hukum dalam putusan yang menyebut adanya pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi serta berkaitan dengan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Menurut Yusril, putusan MA dan MK yang telah bersifat final menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak sederhana.

Baca Juga: Gibran Sudah Siap Buka-bukaan Dokumen Ijazah, Penggugatnya Malah Mundur

Ia menilai opsi pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment dapat menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam perkembangan polemik tersebut.

Yusril menjelaskan, proses pemakzulan secara konstitusional dapat dimulai melalui DPR dengan menyampaikan pernyataan pendapat. Selanjutnya, mekanisme tersebut dapat berlanjut ke MK dan MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski begitu, Yusril menyebut terdapat persoalan hukum yang cukup kompleks dalam perkara Gibran, terutama karena putusan MA dan MK telah berkaitan dengan materi yang sama.

Ia juga menilai upaya pembuktian kembali keabsahan dokumen pendidikan Gibran melalui PTUN menjadi sulit dilakukan karena perkara tersebut telah diputus pada tingkat tertinggi.

“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegas Yusril.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News