KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian kalangan dunia usaha. 

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, perhatian utama dunia usaha saat ini adalah memastikan stabilitas politik dan makroekonomi tetap terjaga. Selain itu, kesinambungan pemerintahan dan agenda pembangunan ekonomi nasional juga perlu dipastikan berjalan dengan baik.

"Bagi pelaku usaha dan investor, stabilitas nasional, kepastian hukum, serta prediktabilitas kebijakan tetap menjadi pertimbangan penting dalam berusaha, terutama dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang," ujar Shinta pada Kontan, Kamis (12/11/2026). 

Baca Juga: MK Tegaskan DJP Tak Boleh Tutup Akses Informasi Pemeriksaan Pajak

Menurut Shinta, ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi.

Karena itu, Apindo berharap setiap proses ketatanegaraan yang berlangsung dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Hal ini penting agar stabilitas nasional dan kesinambungan kebijakan ekonomi tetap terjaga.

Shinta juga berharap agenda strategis pemerintah, terutama dalam memperbaiki iklim berusaha, memperkuat daya saing industri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja, dapat terus dijalankan secara konsisten.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai, dinamika politik nasional memang menjadi perhatian dunia usaha. Namun, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta berdampak langsung terhadap kepastian berusaha di dalam negeri.

Menurut Erwin, dampak terhadap dunia usaha akan sangat bergantung pada bagaimana proses transisi politik dan ketatanegaraan berlangsung serta terjaganya kesinambungan kebijakan ekonomi pemerintah.

"Investor pada dasarnya melihat tiga hal utama, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan ekonomi. Sepanjang pemerintahan tetap berjalan efektif, pelayanan publik tidak terganggu, dan komitmen terhadap investasi tetap dilaksanakan, kegiatan dunia usaha seharusnya dapat terus berjalan secara normal," jelas Erwin pada Kontan dalam kesempatan berbeda. 

Baca Juga: Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Sebut Wapres Sosok Kesatria

Meski demikian, Erwin mengingatkan bahwa ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama berpotensi meningkatkan persepsi risiko investasi. Dalam kondisi tersebut, investor bisa mengambil sikap menunggu sebelum merealisasikan investasi baru atau melakukan ekspansi.

Kadin Indonesia berharap seluruh proses politik dan ketatanegaraan dapat berjalan secara konstitusional, transparan, tertib, serta memberikan kepastian dalam waktu yang terukur. 

Bagi dunia usaha, terjaganya stabilitas nasional dan kesinambungan agenda pembangunan ekonomi dinilai lebih penting dibandingkan perubahan figur dalam pemerintahan.

Erwin menambahkan, pemerintah diharapkan tetap fokus menjalankan program strategis, seperti percepatan investasi, hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, serta peningkatan daya saing industri nasional.

Dunia usaha juga membutuhkan komunikasi pemerintah yang jelas dan konsisten agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi sentimen pasar maupun keputusan investasi.

"Pada prinsipnya, dunia usaha menghormati seluruh proses konstitusional. Kepastian politik harus berjalan beriringan dengan kepastian ekonomi. Jangan sampai dinamika politik menghambat momentum pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja," pungkas Erwin. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya atas kemauan sendiri.

Hal tersebut diketahui Yusril setelah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. 

Yusril mengatakan, dalam surat tersebut Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas kemauannya sendiri. 

"Saya sudah membaca kopi dari surat itu yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa keputusan Gibran mundur tidak terlepas dari alasan pribadi serta dinamika suara yang berkembang di tengah masyarakat.

"Alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," lanjutnya. 

Baca Juga: Usai Berpamitan Ke Prabowo, Gibran Kembali Lagi Ke Istana Wapres Temui Relawan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News