KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keluhan terhadap dominasi perusahaan pelat merah atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur kembali muncul. Kali ini keluhan tersebut datang dari para pengusaha daerah.

Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumatra Utara Reza Pranata mengatakan, dominasi peran BUMN walau sudah mendapatkan kritik dari kalangan dunia usaha sejak setahun lalu, sampai saat ini masih terjadi. Kentalnya dominasi BUMN tersebut, contohnya terjadi dalam pembangunan jalan tol di wilayah Sumatra Utara.

Menurut Reza, pembangunan jalan tol baru di Sumut sampai saat ini sudah mencapai 52 kilometer. Tapi, tidak ada satu pun pengusaha daerah yang terlibat dalam pembangunan jalan tol itu. "Memprihatinkan, kami hanya disuruh melihat dan mengamati saja tanpa dilibatkan," katanya di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Hipmi tahun 2018, di Tangerang, Rabu (7/3). Acara itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Keluhan juga datang dari pengusaha Papua Barat. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah dalam tiga tahun belakangan di Papua, dianggap belum memberikan dampak yang besar ke ekonomi daerah.

Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Adriana Daat mengakui, gencarnya pembangunan infrastruktur belum memberikan dampak besar kepada pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Terbukti, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Papua Barat masih melempem.

Sepanjang 2017, ekonomi Papua Barat hanya mampu tumbuh 4,01% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun lalu yang 5,07%. Angka pertumbuhan ekonomi Papua Barat turun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 4,52%.

Adriana mengatakan, seretnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat salah satunya dipicu oleh rendahnya keterlibatan pengusaha daerah dalam pembangungunan infrastruktur. "Sebagian besar masih lari ke BUMN, kami belum dilibatkan dalam proyek besar, makanya kami mohon perhatian karena kami juga merupakan bagian bangsa yang besar ini," katanya.

Menanggapi keluhan pengusaha daerah itu, Jokowi mengatakan, dirinya akan segera mengundang Adriana maupun Reza ke Istana untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dunia usaha daerah dalam pembangunan di wilayah mereka masing- masing. "Nanti saya akan bicarakan semua masalahnya, solusinya di istana, peluang-peluang yang ada agar bisa dirasakan pengusaha daerah," katanya.

Seperti diketahui, keluhan terhadap dominasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur sebenarnya bukan kali pertama ini saja muncul. Sebelumnya, keluhan juga pernah disuarakan oleh Kadin.

Erwin Aksa, Wakil Ketua Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak adil dalam memperlakukan BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. BUMN dinilai telah menjadi anak emas pemerintah.

Mereka diberi kemudahan dan fasilitas penyertaan modal negara dalam membangun infrastruktur oleh pemerintah. Sementara itu, sebaliknya, pengusaha justru malah lebih sering dipersulit. Swasta sering harus mencukupi modal dengan bunga pinjaman perbankan yang tinggi. Erwin bilang, perbedaan perlakuan tersebut telah membuat peta pertandingan swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur njomplang.

Atas keluhan pengusaha daerah dan Kadin tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, agar pelibatan swasta makin besar maka pihaknya menghimbau agar pelaksanaan proyek bernilai kurang dari Rp 100 miliar tidak dikerjakan oleh BUMN lagi.

Batasan nilai proyek tersebut naik dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp 50 miliar. Menurut Basuki, kebijakan itu diambil agar peran swasta dan pengusaha daerah tidak tersingkir dalam pembangunan infrastruktur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati