KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendesak pemerintah mengembangkan industri hilir dalam negeri. Dengan demikian, ekspor Indonesia tidak lagi dalam bentuk setengah jadi atau mentah, melainkan sudah dalam bentuk produk jadi.

"Perlu insentif bagi industri hilir, insentif yang sudah terbukti ampuh adalah kembali CPO kita batasi jangan diekspor melalui levy (pungutan ekspor)," ujar Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga saat buka bersama, Kamis (16/5).

Sahat menuturkan, sebelumnya Indonesia menerapkan selisih bea ekspor sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah. Hal itu memancing masuknya investasi ke Indonesia. Saat ini, hal itu tidak lagi dilakukan oleh pemerintah. Salah satu dampaknya adalah kapasitas refinery atau kilang CPO di Indonesia yang menurun menjadi 30% hingga 35% setelah sebelumnya mencapai 75%.

Sahat juga menegaskan kebijakan penghilangan pungutan ekspor bagi CPO tidak berpengaruh bagi harga CPO. Pasalnya saat ini meski tidak dikenai pungutan, harga CPO juga tidak terkerek. "Sekarang harga tidak terpengaruh, pasar luar negeri sudah mulai jenuh dengan CPO," terang Sahat.

Sejak Desember tahun 2018 lalu ekspor CPO sudah tidak dikenai pungutan ekspor karena batas bawah diturunkan menjadi US$ 570 per ton. Sedangkan pada bulan Maret 2019 pengenaan pungutan ekspor ditunda untuk melihat perubahan harga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli