KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha industri minyak kelapa sawit (CPO) menyambut baik Peraturan Menteri Keuangan yang menurunkan pungutan ekspor komoditas tersebut ditengah buruknya harga CPO internasional. Namun pihak industri menyayangkan penurunan pungutan juga berlaku pada CPO sehingga berpotensi menurunkan ekspor produk hilir.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyampaikan penurunan pungutan ekspor seharusnya difokuskan pada produk turunan CPO saja. "Kalau Indonesia mencanangkan hilirisasi maka yang harus tetap dikenakan pungutan adalah CPO nya agar asing tetap lebih memilih beli yang sudah diolah," katanya kepada kontan.co.id, Rabu (5/12).

Menurutnya, jumlah pabrik pemurnian minyak di luar negeri sudah banyak yang tutup dan minat buyer internasional pada produk minyak yang sudah diolah di Indonesia makin tinggi. Oleh karena itu, momentum ini harus terus dijaga.

Terkait harga, Sahar melihat harga CPO pada tahun 2019 masih harus melihat perkembangan industri sawit terutama dalam negeri ketimbang ekspornya. "Kedepan ekspor sepertinya tidak akan ada perkembangan, maka yang paling bisa naikkan harga adalah sejauh mana FAME dan pemakaian biodiesel diterapkan," katanya.

Menurutnya persoalan dalam program mandatori biodisel 20% (B20) bisa diselesaikan bila pemerintah berkomitmen memperbaiki koordinasi titik pengiriman dan pencampuran bahan bakar nabati.

Bila permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan dan komposisi pencampuran biodisel ditambah menjadi B30 sesuai rencana panjang pemerintah, maka penyerapan CPO dalam negeri akan bertambah banyak dan mengurangi kelebihan pasokan yang sebabkan tekanan harga di pasar internasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .