KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengkritik anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dianggap terlalu kecil sehingga tidak dapat mendukung promosi di sektor pariwisata Indonesia. 

Sebagai gambaran, Komisi X DPR telah menyetujui pagu anggaran Kemenparekraf pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3,4 triliun. Pagu anggaran sementara tersebut rencananya akan disalurkan ke 12 (dua belas) satuan kerja di Kemenparekraf.

Sebelumnya di tahun 2020, pemerintah juga sempat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata dengan sejumlah insentif.

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani mengatakan anggaran dengan kisaran segitu terlalu sedikit dan tidak bisa mendukung sektor pariwisata dari segi promosi. 

“Pekerjaan rumah juga adalah dana promosi. Indonesia itu enggak punya cukup dana promosi. Jadi selama republik ini berdiri, sektor pariwisata itu aksesorisnya saja,” kata Hariyadi saat ditemui Kontan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/01). 

Baca Juga: GIPI Ungkap Target Pariwisata 2024 Bisa Tercapai Asalkan Hal Ini Terpenuhi

Meski begitu, ia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur yang mendukung akses ke destinasi wisata pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih baik. Namun, terkait promosi pariwisata masih sangat terbatas. 

Ia menilai, sektor pariwisata swasta terkadang dikesampingkan. Dana dari Kemenparekraf difokuskan pada BUMN di sektor pariwisata. 

“Promosi yang khusus untuk itu enggak ada, malah semuanya dipegang oleh BUMN. Contohnya kan kemarin ada InJourney. Nah harapan kita ke depan itu dana pariwisata itu promosi itu kita kelola bersama-sama pelaku nanti supaya hasilnya bisa maksimal,” kata Hariyadi. 

Saat ditanya berapa dana promosi ideal yang seharusnya dianggarkan pemerintah? Hariyadi mengatakan akan tergantung pada jenis promosi apa yang mau dicanangkan. 

“Tergantung, kalau misalnya kita ambil contoh di Singapura ya kisaran dana promosi antara Rp 6 triliun-an, tapi itu dia (dana) promosi saja, tidak dipakai sama anggaran macam-macam,” jelasnya. 

Anggaran promosi bisa dialokasikan dalam berbagai cara. Salah satunya untuk subsidi tiket menuju dan dari tempat wisata. 

“Jadi subsidi tiket misalnya gitu. Jadi orang yang datang ke Indonesia tiketnya bisa lebih murah,” imbuh Hariyadi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat