JAKARTA. Proporsi besar menteri berlatar belakang politisi, dinilai mengganggu kinerja kabinet. Komunikasi antardepartemen pun dapat menjadi persoalan tersendiri dengan proporsi tersebut."Saya rasa (proporsi besar politisi di kabinet) cukup mengganggu, karena (komunikasi) ini kan harus nyambung antara hulu sama hilir," kata Gita Wirjawan saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta, Kamis (9/1/2014).Gita adalah salah satu kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan. Berdasarkan pengalamannya sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Bersatu II, ujar dia, masalah komunikasi memang terjadi dengan proporsi kabinet berisi politisi itu.Kerumitan dalam menjalin komunikasi akan terjadi, imbuh Gita, ketika menteri berlatar-belakang partai politik itu ternyata lebih sibuk mengurus persoalan partainya ketimbang tugas sebagai pembantu presiden.Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu berpendapat, komunikasi antarkementerian akan lebih nyambung ketika seluruh jabatan menteri dijabat oleh teknokrat alias figur-figur profesional.Impor sapiGita menjadikan masalah pemenuhan kebutuhan daging sapi sebagai contoh dari rumitnya komunikasi antardepartemen dengan proporsi politisi di dalamnya. Polemik impor daging sapi menurut dia tak akan terjadi seandainya menteri perdagangan yang ada pada posisi hilir punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan kementerian yang membidangi hulu masalah itu.Bila komunikasi hilir dan hulu bisa terjalin, ujar Gita, solusi tentang masalah semacam polemik impor sapi tersebut bisa mendapat solusi lebih cepat dan tepat. Menurut dia, salah satu solusi yang seharusnya dapat diambil untuk masalah impor daging sapi ini adalah dengan merevisi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, kata Gita, eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia mengimpor daging sapi dari Australia dengan alat pembayaran menggunakan dollar AS. Dia berkeyakinan, biaya impor daging sapi dapat ditekan bila UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut direvisi."(Bila UU itu direvisi) Indonesia dapat mengimpor daging sapi dari India denagn harga yang jauh lebih murah tapi memiliki kualitas yang sama baiknya," kata Gita. Dengan kondisi ini dia semakin berkeyakinan bahwa andai saja kabinet diisi kalangan profesional, maka diskusi untuk mencari solusi akan berlangsung lebih efektif. "Yang pasti jadi aneh, UU PKH kok tidak direvisi? Ini sangat membelenggu," ujar dia.Gita adalah satu dari 11 kandidat peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Konvensi telah merampungkan tahap wawancara dengan media yang akan segera diikuti dengan masa kampanye, debat antarkandidat, dan ditutup dengan survei untuk menentukan pemenang konvensi sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrat.(Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Gita Wirjawan: Politisi ganggu kabinet
JAKARTA. Proporsi besar menteri berlatar belakang politisi, dinilai mengganggu kinerja kabinet. Komunikasi antardepartemen pun dapat menjadi persoalan tersendiri dengan proporsi tersebut."Saya rasa (proporsi besar politisi di kabinet) cukup mengganggu, karena (komunikasi) ini kan harus nyambung antara hulu sama hilir," kata Gita Wirjawan saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta, Kamis (9/1/2014).Gita adalah salah satu kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan. Berdasarkan pengalamannya sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Bersatu II, ujar dia, masalah komunikasi memang terjadi dengan proporsi kabinet berisi politisi itu.Kerumitan dalam menjalin komunikasi akan terjadi, imbuh Gita, ketika menteri berlatar-belakang partai politik itu ternyata lebih sibuk mengurus persoalan partainya ketimbang tugas sebagai pembantu presiden.Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu berpendapat, komunikasi antarkementerian akan lebih nyambung ketika seluruh jabatan menteri dijabat oleh teknokrat alias figur-figur profesional.Impor sapiGita menjadikan masalah pemenuhan kebutuhan daging sapi sebagai contoh dari rumitnya komunikasi antardepartemen dengan proporsi politisi di dalamnya. Polemik impor daging sapi menurut dia tak akan terjadi seandainya menteri perdagangan yang ada pada posisi hilir punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan kementerian yang membidangi hulu masalah itu.Bila komunikasi hilir dan hulu bisa terjalin, ujar Gita, solusi tentang masalah semacam polemik impor sapi tersebut bisa mendapat solusi lebih cepat dan tepat. Menurut dia, salah satu solusi yang seharusnya dapat diambil untuk masalah impor daging sapi ini adalah dengan merevisi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, kata Gita, eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia mengimpor daging sapi dari Australia dengan alat pembayaran menggunakan dollar AS. Dia berkeyakinan, biaya impor daging sapi dapat ditekan bila UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut direvisi."(Bila UU itu direvisi) Indonesia dapat mengimpor daging sapi dari India denagn harga yang jauh lebih murah tapi memiliki kualitas yang sama baiknya," kata Gita. Dengan kondisi ini dia semakin berkeyakinan bahwa andai saja kabinet diisi kalangan profesional, maka diskusi untuk mencari solusi akan berlangsung lebih efektif. "Yang pasti jadi aneh, UU PKH kok tidak direvisi? Ini sangat membelenggu," ujar dia.Gita adalah satu dari 11 kandidat peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Konvensi telah merampungkan tahap wawancara dengan media yang akan segera diikuti dengan masa kampanye, debat antarkandidat, dan ditutup dengan survei untuk menentukan pemenang konvensi sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrat.(Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News