Godok White Paper Sektor Panas Bumi Indonesia, API Ungkap Isinya

Oleh: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Panasbumi Indonesia (API-INAGA) mengatakan tengah membuat white paper panas bumi sebagai salah satu inisiatif yang tengah dijalankan tahun ini.

Ketua Umum API, Julfi Hadi mengatakan di dalam white paper atau panduan terkait panas bumi ini akan membahas tentang perkara-perkara penting dalam perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), termasuk komponen komersial.

"Disitu dibicarakan soal permit (izin) yang harus dipercepat, perkara PPN reimbursement, perencanaan technical, soal access power, hingga social issues," jelas Julfi dalam press conference The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Senin (14/04).

KB Bank Kucurkan Kredit Rp110 Miliar untuk Brawijaya Hospital Tangerang
KB Bank Kucurkan Kredit Rp110 Miliar untuk Brawijaya Hospital Tangerang

Dalam pengerjaannya, Julfi juga meminta dukungan dari Independent Power Producer (IPP) sehingga white paper ini dapat memiliki dampak besar bagi industri geotermal dalam negeri.

Baca Juga: Kementerian ESDM Targetkan Flores Jadi Pulau Panas Bumi, Ini Alasannya

"White paper itu, mudah-mudahan ada IPP semua disini, ini low effort tapi high impact untuk kita semua. Jadi mohon kami didukung," tambahnya.

Lebih lanjut, Julfi juga meminta kolaborasi termasuk dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu-satunya pembeli atau offtaker listrik yang berasal dari PLTP.

"Yang terakhir, tidak kalah penting adalah PLN sebagai offtaker, PLN harus menjadi part dari formula ini, harus bersatu," jelasnya.

Peluncuran white paper panas bumi ini ungkap Julfi ditargetkan pada September 2025, atau pada saat pembukaan acara The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta.

"Nah white paper ini mudah-mudahan bisa kita launching di IIGCE. Ini adalah formula, kenapa? Ini (white paper) di back up oleh IPP, cover-nya pemerintah. Jadi pemerintah, IPP, dan PLN, itu nomor satu," tutupnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BERITA TERKAIT

TERBARU



TERPOPULER