KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menanggapi desakan untuk menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 10%, pihak Gojek menyatakan bahwa perubahan skema pembagian hasil perlu dikaji secara menyeluruh karena berisiko menekan pendapatan mitra pengemudi.

Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Catherine Hindra Sutjahyo menyampaikan bahwa potensi penurunan potongan dapat berdampak langsung pada harga layanan dan daya beli konsumen.

Baca Juga: Menhub: Regulasi Ojol Harus Libatkan Semua Pihak, Perlu Atur Ekosistem Menyeluruh

KB Bank Catatkan Laba Bersih Rp373 Miliar pada Semester I 2025

“Kalau potongan aplikasi diturunkan menjadi 10%, kami khawatir harga layanan naik, daya beli masyarakat turun, dan order ikut berkurang. Jika permintaan turun, pendapatan driver juga akan terdampak,” ujar Catherine dalam diskusi bersama Kementerian Perhubungan dan media, Senin (19/5).

Catherine menjelaskan, dari potongan biaya aplikasi saat ini, sekitar 20% masuk ke perusahaan.

Namun, sebagian besar dana itu dikembalikan ke konsumen dalam bentuk promo dan subsidi harga agar layanan tetap kompetitif.

“Kalau tidak ada lagi promo, maka harga ke konsumen akan naik. Ini bisa menurunkan minat masyarakat menggunakan ojol, yang akhirnya merugikan driver juga,” tambahnya.

Baca Juga: Ojol Bakal Demo Besar-Besaran Besok, Begini Respons Maxim Indonesia

Gojek menyatakan bahwa pembahasan skema bagi hasil dan struktur insentif sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, termasuk memperhitungkan biaya operasional driver, daya beli konsumen, serta keberlanjutan bisnis.

Perusahaan juga mengklaim telah menjaga transparansi penghasilan mitra pengemudi melalui laporan pendapatan real time di aplikasi, serta menyesuaikan model insentif berdasarkan wilayah dan tren permintaan agar pendapatan driver tetap terjaga.

Pernyataan ini disampaikan menjelang aksi demonstrasi nasional oleh pengemudi ojek online (ojol) yang direncanakan berlangsung Selasa, 20 Mei 2025.

Baca Juga: Driver Ojol dan Kurir Serentak Matikan Aplikasi Besok, Ini Tuntutannya

Para pengemudi menolak skema seperti slot prioritas, hemat, dan aceng, serta mendesak pembentukan payung hukum yang jelas dalam hubungan kemitraan antara pengemudi dan aplikator.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News