JAKARTA. Partai Golkar mempertanyakan keseriusan pemerintah membenahi sektor infrastruktur nasional. Sebab, meski sudah berkali-kali mengakui infrastruktur sebagai masalah serius, namun anggaran yang dialokasikan tidak sesuai kebutuhan. “Kita mempertanyakan keseriusan pemerintah membenahi infrastruktur yang merupakan kebutuhan mendasar saat ini. Bagaimana ekonomi ke depan lebih baik kalau infrastruktur tidak dibenahi. Tidak hanya mempersulit masyarakat, para pelaku usaha juga akan terus dirugikan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis di Jakarta, Sabtu (9/11). Harry mendesak pemerintah agar memikirkan kembali alokasi dana untuk infrastruktur. Bila perlu, anggaran di sektor lain yang dinilai tidak mendesak, dialihkan saja untuk pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah harus serius. Harusnya anggaran infrastruktur itu minimal 30%. Dana di sektor lain yang tidak terlalu penting, atau masih bisa ditunda, dialihkan saja untuk infrastruktur,” tegas dia. DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2014 menjadi UU pada Jumat (25/10). Dalam APBN 2014 tersebut ditetapkan, belanja negara Rp 1.842,49 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,94 triliun dan transfer ke daerah Rp 592,55 triliun. Defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,69% terhadap produk domestik bruto. Ironisnya, khusus belanja pusat, masih didominasi subsidi untuk energi yang mencapai Rp 282,10 triliun. Selain itu, juga biaya gaji pegawai, pembayaran utang, beban bunga, serta belanja barang.
