JAKARTA. Fraksi Partai Golongan Karya tak setuju Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik biaya dari pelaku usaha. Fraksi ini ingin pembiayaan OJK diambil dari APBN.Golkar beralasan, pembiayaan dari APBN akan membuat OJK lebih independen dan tidak membebani perusahaan jasa keuangan. "Ini demi menjaga independensi dan menampung aspirasi pelaku usaha yang juga keberatan adanya fee itu," kata anggota fraksi Partai Golkar Nusron Wahid yang juga Ketua Panitia Khusus OJK, Jumat (15/10).Sebelumnya, perusahaan jasa keuangan keberatan jika pembiayaan OJK diambil dari kocek mereka. Alasannya biaya tersebut akan membebani keuangan mereka.Selain itu, Golkar juga akan meminta proses peralihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK untuk dipercepat. Dalam draft, proses peralihan dibatasi maksimal 3 tahun. "Tapi kami meminta satu tahun saja, karena kalau terlalu lama, tidak efektif," terang Nusron.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Golkar ingin biaya OJK dari APBN
JAKARTA. Fraksi Partai Golongan Karya tak setuju Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik biaya dari pelaku usaha. Fraksi ini ingin pembiayaan OJK diambil dari APBN.Golkar beralasan, pembiayaan dari APBN akan membuat OJK lebih independen dan tidak membebani perusahaan jasa keuangan. "Ini demi menjaga independensi dan menampung aspirasi pelaku usaha yang juga keberatan adanya fee itu," kata anggota fraksi Partai Golkar Nusron Wahid yang juga Ketua Panitia Khusus OJK, Jumat (15/10).Sebelumnya, perusahaan jasa keuangan keberatan jika pembiayaan OJK diambil dari kocek mereka. Alasannya biaya tersebut akan membebani keuangan mereka.Selain itu, Golkar juga akan meminta proses peralihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK untuk dipercepat. Dalam draft, proses peralihan dibatasi maksimal 3 tahun. "Tapi kami meminta satu tahun saja, karena kalau terlalu lama, tidak efektif," terang Nusron.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
