JAKARTA. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta pemerintah menunda pembatasan BBM subsidi hingga April 2011 mendatang. Pasalnya, fraksi Partai Golkar meragukan kemampuan pemerintah melakukan pembatasan BBM subsidi pada awal tahun 2011. Anggota fraksi Partai Golkar Satya Yudha mengatakan, pengunduran jadwal ini sambil menunggu kesiapan infrastruktur dan kajian pemerintah. Sebab, dia menilai hingga saat ini pemerintah belum dampak pembatasan BBM subsidi tersebut.Sebelumnya, Fraksi PPP juga minta pembatasan dilakukan mulai Maret 2011. Anggota fraksi PPP Romahurmuziy menilai, pemerintah belum melakukan sosialisasi maksimal pada masyarakat terkait rencana pembatasan BBM subsidi. "Sulit dibayangkan jika dilaksanakan pada 1 Januari," tegas Romahurmuziy.Ia bilang, pembatasan BBM paling rasional baru bisa dilakukan pada Maret tahun depan. "Kalau sekarang situasinya nggak mungkin," ujarnyaSatya bilang, Komisi VII DPR sendiri masih mencari mekanisme terbaik pembatasan premium. Alhasil, sampai sekarang pun belum ada keputusan final polanya seperti apa. Cuma, soal esensi pembatasan premium yang disampaikan pemerintah, Fraksi Golkar bisa menerima. "Esensi pengendaliannya kita sepakati karena sesuai UU APBN Nomor 10 Tahun 2010 pasal 7," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Golkar minta pembatasan BBM subsidi ditunda hingga April 2011
JAKARTA. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta pemerintah menunda pembatasan BBM subsidi hingga April 2011 mendatang. Pasalnya, fraksi Partai Golkar meragukan kemampuan pemerintah melakukan pembatasan BBM subsidi pada awal tahun 2011. Anggota fraksi Partai Golkar Satya Yudha mengatakan, pengunduran jadwal ini sambil menunggu kesiapan infrastruktur dan kajian pemerintah. Sebab, dia menilai hingga saat ini pemerintah belum dampak pembatasan BBM subsidi tersebut.Sebelumnya, Fraksi PPP juga minta pembatasan dilakukan mulai Maret 2011. Anggota fraksi PPP Romahurmuziy menilai, pemerintah belum melakukan sosialisasi maksimal pada masyarakat terkait rencana pembatasan BBM subsidi. "Sulit dibayangkan jika dilaksanakan pada 1 Januari," tegas Romahurmuziy.Ia bilang, pembatasan BBM paling rasional baru bisa dilakukan pada Maret tahun depan. "Kalau sekarang situasinya nggak mungkin," ujarnyaSatya bilang, Komisi VII DPR sendiri masih mencari mekanisme terbaik pembatasan premium. Alhasil, sampai sekarang pun belum ada keputusan final polanya seperti apa. Cuma, soal esensi pembatasan premium yang disampaikan pemerintah, Fraksi Golkar bisa menerima. "Esensi pengendaliannya kita sepakati karena sesuai UU APBN Nomor 10 Tahun 2010 pasal 7," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
