JAKARTA. Di tengah rapat maraton pembahasan nasib kebijakan bahan bakar minyak (BBM) di Istana Cipanas, fraksi Partai Golkar di PR menyatakan persetujuannya terhadap rencana kenaikan harga yang bergulir selama ini. Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz BBM memang sudah saatnya untuk dinaikkan. Hanya saja kenaikan tersebut juga harus diikuti oleh kinerja menteri-menteri terkait dalam mencegah dampak inflasi.

“Kita sepakat dinaikkan tetapi presiden harusnya memerintahkan menteri-menteri yang terkait dengan inflasi seperti Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian,” kata Harry saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).

Menurutnya para menteri terkait itu harus bekerja keras menjaga stabilitas ekonomi yang pasti akan timbul dari kenaikan harga BBM. Bahkan kata Harry kalau memang tidak sanggup Presiden bisa mengganti anak buahnya itu. Sementara itu saat ditanya besarnya kenaikan yang mungkin dilakukan, politikus partai berlambang beringin itu mematok kenaikan sebaiknya di kisaran Rp 1.000 –Rp 1.500 saja.

“Memang efek terhadap inflasi dengan 1.500 tidak terlalu besar sekitar 2,6 sampai 3 persen,” urainya. Namun meski menyepakati harga BBM dinaikkan, Harry tak sepakat dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang diwacanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Kata dia, bagaimana bisa diberikan BLT kalau itu tidak pernah dianggarkan i APBN 2013. Menurutnya pemberian BLT harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN.

Seperti diketahui, akhir pekan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah menjadwalkan rapat membahas tentang kebijakan pengendalian kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta rekomendasi Komite Ekonomi Nasional (KEN) terkait fiskal, APBN, dan stabilisasi harga pangan. Bahkan guna memimpin rapat tertutup tersebut, Presiden sudah bertolak ke istana Cipanas sejak Jumat (12/4) sore nanti. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.