JAKARTA. Penegakan disiplin di Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah diperlukan jika ada anggota yang keluar dari kesepakatan bersama seperti yang saat ini dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penegakan disiplin penting agar koalisi di Setgab bermanfaat sehingga semua anggota koalisi satu suara dalam menyampaikan pendapat. Jika tidak ada penegakan disiplin, maka tidak ada manfaatnya dibentuk Setgab.

Hal itu disuarakan Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Agung Laksono menanggapi sikap PKS yang bertolak belakang dengan suara Setgab soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Partai dakwah tersebut secara terang-terangan menolak kenaikan harga BBM yang sudah disepakati pemerintah didukung anggota partai koalisi.

"Menurut saya penegakan disiplin penting. kalau tidak, maka tidak ada manfaatnya kita bergabung dalam partai koalisi," ujar Agung di Kantor Presiden, Selasa (4/6).

Agung mengatakan seharusnya semua partai yang tergabung dalam koalisi menjalankan apa yang sudah disepakati bersama apa pun itu. Sebab kesepakatan yang diambil dalam koalisi dilakukan secara demokratis, dan keikhlasan. Apalagi jika yang disepakati itu menyangkut kenaikan harga BBM dan kompensasinya, sebab hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Perlawanan PKS menurut Agung seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab anggota koalisi harusnya satu bahasa, satu suara dan kompak terhadap apa yang diputuskan bersama. Terkait sanksi bagi PKS, Agung menyerahkannya kepada ketua koalisi yang dipimpin SBY sendiri. Terkait kabar akan ada pertemuan anggota Setgab di Kediaman Resmi Wakil Presiden Boediono sore ini, Agung enggan menjawabnya. "Lihat saja nanti," elaknya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.