MALANG. Partai Golkar terancam tak bisa ikut pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak di 204 kota dan kabupaten di Indonesia jika dualisme di internal partai itu tak kunjung selesai. Oleh karena itu, upaya islah harus segera dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Akbar Tandjung, seusai menghadiri rapat konsolidasi Partai Golkar di Hotel Pelangi, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (17/1).

"Saran saya, Partai Golkar harus segera melakukan persiapan untuk persiapan pilkada. Jika masih ada dua kepengurusan, tak mungkin Partai Golkar bisa ikut Pilkada. KPU tidak akan memperbolehkannya," kata Akbar.

Rapat atau pertemuan menyelesaikan dualisme kepengurusan tersebut harus sudah selesai pada Januari nanti. Jika tidak juga selesai, kata Akbar, maka harus ada kesepakatan menuju islah. Kesepakatan ini pun harus diselesaikan dalam waktu sebulan.

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, kesepakatan perlu ada sebelum islah karena kedua pengurus DPP Partai Golkar kini tengah menempuh proses hukum di pengadilan. "Proses hukum di pengadilan harus diselesaikan dulu. Baru ada upaya islah. Jika menempuh jalan itu, jelas membutuhkan waktu lama," ujar dia.

Pada tahun 2015 ini, 16 daerah di Jawa Timur akan menggelar pilkada secara serentak. Golkar perlu menyiapkan diri untuk pilkada itu, termasuk di daerah lain yang akan menyelenggarakan pilkada di wilayahnya masing-masing.

"Pada Maret mendatang, partai harus sudah siap-siap untuk pilkada. Di Jatim, partai lain sudah bersiap-siap dan ambil langkah, seperti PPP dan PKB sudah mulai bergerak," kata Akbar.

Rapat konsolidasi partai di Malang hari ini merupakan salah satu upaya Akbar untuk mengkoordinasikan upaya islah di tubuh partai beringin tersebut. (Kontributor Malang, Yatimul Ainun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto