JAKARTA. Sikap Partai Golkar yang berbalik menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota dianggap sama dengan inkonsistensi Partai Demokrat dalam mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. "Salah Demokrat sendiri yang enggak konsisten sama pilkada langsung," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi yang digelar oleh Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12). Nico menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak perlu mengeluarkan perppu tenang pilkada jika Fraksi Demokrat di DPR terus berkomitmen memperjuangkan pilkada langsung. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Fraksi Demokrat memilih walk out saat pengesahan RUU Pilkada di sidang paripurna DPR.
Golkar tolak Perppu Pilkada karena Demokrat?
JAKARTA. Sikap Partai Golkar yang berbalik menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota dianggap sama dengan inkonsistensi Partai Demokrat dalam mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. "Salah Demokrat sendiri yang enggak konsisten sama pilkada langsung," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi yang digelar oleh Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12). Nico menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak perlu mengeluarkan perppu tenang pilkada jika Fraksi Demokrat di DPR terus berkomitmen memperjuangkan pilkada langsung. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Fraksi Demokrat memilih walk out saat pengesahan RUU Pilkada di sidang paripurna DPR.