JAKARTA. Sikap Partai Golkar yang berbalik menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota dianggap sama dengan inkonsistensi Partai Demokrat dalam mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. "Salah Demokrat sendiri yang enggak konsisten sama pilkada langsung," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi yang digelar oleh Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12). Nico menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak perlu mengeluarkan perppu tenang pilkada jika Fraksi Demokrat di DPR terus berkomitmen memperjuangkan pilkada langsung. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Fraksi Demokrat memilih walk out saat pengesahan RUU Pilkada di sidang paripurna DPR.
Karena insiden walk out itu, kata Nico, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat terpaksa mengeluarkan perppu tentang pilkada untuk memberika legacy yang positif di ujung masa pemerintahannya. Meski demikian, Nico menilai perppu tersebut keluar tanpa ada perhitungan politik yang matang. Ia menengarai penerbitan perppu itu hanya untuk mendongkrak citra Demokrat setelah perolehan suara di Pemilu Legislatif 2014 tidak memuaskan.
