JAKARTA. Perombakan birokrasi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dinilai menyulitkan DPRD DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Abdul Ghoni.

Bahkan dirinya menyamakan 'bongkar pasang' pejabat yang dilakukan Ahok sama dengan sistem pengemudi GoJek, yang tiap waktu bisa berganti tanpa sepengetahuan siapa pun, terkecuali Ahok sendiri.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Hal itu mempersulit kerja para anggota DPRD dalam mengawasi kinerja para eksekutif.

"Bagaimana kita mau monitoring kalau tiap bulan ganti. Udah kayak Gojek sekian bulan ganti-ganti orang," ujar Ghoni saat dihubungi pada Selasa (6/10/2015).

'Bongkar pasang' yang dilakukan Ahok, kata Ghoni, membuat kinerja eksekutif tidak karuan.

Banyak pegawai negeri sipil (PNS) ketakutan dengan istilah 'Jumat Keramat', hari Ahok sering melantik pejabat baru.

"SKPD ini banyak yang galau, kalau tiap hari Jumat itu seperti di KPK, Jumat keramat. Ganti-ganti pejabat terus, tapi (kinerja) masih rendah,"‎ jelas anggota Komisi C ini.

Sejak menjabat sebagai DKI-1, Ahok melakukan demosi (menstafkan) ratusan pejabat struktural Pemprov DKI, dari eselon II, III dan IV. ‎

Perombakan yang pertama dilakukan Ahok pada 2 Januari 2015, ribuan pejabat distafkan oleh mantan politisi Gerindra ini.

(Dennis Destryawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News