KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) makin ekspansif di tahun ini. Perusahaan ini berencana menambah jumlah bioskop CGV Blitz dengan konsep kerjasama. Bernard Kent Sondakh, Direktur Utama BLTZ, mengatakan, sepanjang 2018 ini BLTZ akan meresmikan 16 bioskop. "Di antaranya berada di Surabaya dan Gresik," ujar dia kepada Kontan.co.id, Jumat (19/1). Bernard juga yakin bisa membuka 20 bioskop lagi pada 2019 mendatang. Adapun satu lokasi bioskop akan terdiri empat sampai enam layar pertunjukan. "Kami sudah tidak membuat untuk delapan layar," imbuhnya.
Dengan kata lain, tahun ini BLTZ akan membentangkan sekitar 64 hingga 96 layar bioskop. Ekspansi itu akan menambah jumlah layar yang telah dimiliki BLTZ. Dari catatan KONTAN, hingga saat ini BLTZ telah memiliki 240 layar bioskop yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Untuk memberi nilai tambah, BLTZ juga melengkapi bioskop dengan gerai makanan dan minuman. Tak hanya itu, BLTZ juga berencana melengkapi site bioskop dengan coffee shop. Dalam ekspansi penambahan bioskop, BLTZ lebih memilih untuk menggunakan konsep kerjasama dengan developer atau pusat perbelanjaan dibandingkan membuka gedung bioskop sendiri. Sehingga, kebutuhan investasi tiap bioskop akan bergantung dengan harga sewa bangunan. "Harga di mal dan supermarket pasti beda. Yang termurah sekitar Rp 30 miliar. Paling mahal sekitar Rp 40 miliar," kata Bernard. Sehingga, untuk penambahan 16 bioskop, BLTZ harus menyiapkan dana belanja sekitar Rp 480 miliar hingga Rp 640 miliar. Selain menambah jumlah bioskop, BLTZ juga berencana melakukan aksi korporasi untuk memenuhi ketentuan jumlah minimum saham beredar atau free float. Namun, Bernard belum bisa merinci aksi korporasi apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kewajiban itu. "Nanti akan dibahas bersama dengan pemegang saham dalam RUPS bulan April," imbuh dia. Rencananya, pelaksanaan aksi korporasi untuk pemenuhan free float akan dilakukan pada Juni 2018 hingga Desember 2018. Sebelumnya, BLTZ mendapat peringatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memenuhi ketentuan minimum saham publik.
