KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10), untuk memprotes penanganan krisis iklim selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut sekaligus mendesak pemerintah agar lebih serius mengatasi dampak krisis iklim yang kian menekan kehidupan masyarakat dan meningkatkan biaya hidup. Dalam aksi damai tanpa kekerasan itu, sejumlah aktivis Greenpeace membentangkan spanduk dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk tersebut bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” diarahkan ke utara, menuju Istana Merdeka. Sementara spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.
Baca Juga: Survei INDEF: 82% UMKM Belum Rasakan Peluang Usaha dari MBG, Begitu pula dari KDMP Aksi digelar di tengah berbagai bencana yang mewarnai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat. Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan, dampak krisis iklim tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan. “Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).
Baca Juga: Investasi Melambat, PMDN Anjlok 7,48% di Tengah Tekanan Dunia Usaha Menurut Jeanny, kondisi tersebut bertolak belakang dengan janji pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, masyarakat justru harus menanggung sendiri dampak krisis iklim. Tekanan tersebut tergambar dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”. Laporan ini memotret dampak krisis iklim terhadap kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul. Hasil riset menunjukkan, dampak krisis iklim paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan proporsi 41%. Selanjutnya, sebanyak 39% responden merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan. Adapun 20% responden merasakan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Baca Juga: 198 Pemda Berisiko Kesulitan Bayar Utang Jangka Pendek, Ini Pemicunya Temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim tidak lagi sebatas persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi rumah tangga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Greenpeace juga mencatat berbagai strategi yang ditempuh masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Sebanyak 57,34% responden memangkas konsumsi nonesensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 38,78% responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, yang membantu menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan. Untuk menambah penghasilan, sebanyak 56,79% responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan. Sebanyak 17,73% responden lainnya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang menghasilkan sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan. Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi mengatakan, upaya masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa beban adaptasi terhadap krisis iklim semakin banyak ditanggung rumah tangga.
Baca Juga: Survei INDEF: 82% UMKM Belum Rasakan Peluang Usaha dari MBG, Begitu pula dari KDMP Atha juga mempertanyakan klaim Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45% pada paruh pertama 2026. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak krisis iklim. “Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” ujar Atha. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya mengabaikan kerusakan lingkungan dan ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. Apalagi, dampak krisis iklim berpotensi memperbesar tekanan terhadap pekerja, termasuk nelayan, pengemudi ojek daring, dan pekerja lepas yang penghasilannya rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan aktivitas ekonomi.
Baca Juga: Wamenkeu Beri Peringatan ke Bea Cukai soal Kelancaran Arus Barang Di sisi lain, masyarakat yang terdampak bencana harus menanggung tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, hingga pendidikan anak. Greenpeace juga menyoroti prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana, yang menurut organisasi tersebut perlu dievaluasi dalam konteks tekanan biaya hidup dan risiko iklim.
Jeanny mengatakan, hasil riset "Besok Harga Naik!" dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat. Menurut dia, penanganan krisis iklim perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan, harga kebutuhan pokok, dan ketahanan ekonomi rumah tangga. “Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” kata Jeanny. “Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News