KONTAN.CO.ID - Kembangkan bisnis berkelanjutan, Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum dan PT Timah, menerapkan good mining practice sebagai bagian dari upaya pengembangan bisnis berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan di sekitar area operasional perusahaan menjadi salah satu program prioritas yang digarap Grup MIND ID. “Grup MIND ID melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan agar lebih berkelanjutan, di antaranya lewat program reklamasi,” kata Sekretaris Perusahaan MIND ID, Heri Yusuf dalam keterangan yang diterima KONTAN, Senin (4/3). Salah satu wujud pengelolaan lingkungan berkelanjutan yakni melalui anggota Grup MIND ID, PT Timah Tbk yang sukses melaksanakan reklamasi darat seluas 299,47 hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, PT Timah Tbk berencana melakukan ekspansi reklamasi darat seluas 396,5 hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2024.
Grup MIND ID Reklamasi Ratusan Hektar Lahan Bekas Tambang
KONTAN.CO.ID - Kembangkan bisnis berkelanjutan, Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum dan PT Timah, menerapkan good mining practice sebagai bagian dari upaya pengembangan bisnis berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan di sekitar area operasional perusahaan menjadi salah satu program prioritas yang digarap Grup MIND ID. “Grup MIND ID melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan agar lebih berkelanjutan, di antaranya lewat program reklamasi,” kata Sekretaris Perusahaan MIND ID, Heri Yusuf dalam keterangan yang diterima KONTAN, Senin (4/3). Salah satu wujud pengelolaan lingkungan berkelanjutan yakni melalui anggota Grup MIND ID, PT Timah Tbk yang sukses melaksanakan reklamasi darat seluas 299,47 hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, PT Timah Tbk berencana melakukan ekspansi reklamasi darat seluas 396,5 hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2024.