LHOKSEUMAWE. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan penolakannya terhadap konsep pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsorsium pengelola KEK Arun Lhokseumawe itu yakni PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA.Gubernur menilai jika KEK Arun Lhokseumawe dikelola oleh konsorsium maka akan merugikan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh.Hal itu ditegaskan Gubernur Zaini merespon Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Februari 2017.
Gubernur Aceh tolak BUMN di KEK Lhokseumawe
LHOKSEUMAWE. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan penolakannya terhadap konsep pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsorsium pengelola KEK Arun Lhokseumawe itu yakni PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA.Gubernur menilai jika KEK Arun Lhokseumawe dikelola oleh konsorsium maka akan merugikan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh.Hal itu ditegaskan Gubernur Zaini merespon Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Februari 2017.