KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DKI Jakarta akan memasuki babak baru dengan dilantiknya pemimpin baru pada Senin (16/10). Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta seolah menjadi acuan. Apa yang terjadi di Jakarta bisa memberikan dampak luas. Adanya pemimpin baru, akan ada kebijakan baru.

Muhamad Alfatih, Analis Samuel Sekuritas Indonesia menyatakan, emiten BUMD DKI yang melantai di bursa bisa terpengaruh secara fundamental. Namun tergantung keputusan apa yang diambil pemerintah nantinya. "Dan itu masih perlu waktu," terang Alfatih, di BEI, Jumat (13/10).

Secara umum momentum pelantikan gubernur dan wakil gubernur tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap saham selain masih terhitung sebagai awalan. Pengaruh tersebut juga hadir dari data-data ekonomi makro. "Pengaruhnya ke saham Pemda. Kalau pengaruh mereka ke keseluruhan itu kecil," ujarnya.

Adapun beberapa saham dinilai terpengaruh dengan menjabatnya gubernur baru itu di antaranya seperti saham PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), PT Jaya Real Property Tbk (JRPT), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Prata Tbk (JKON).

Selain itu, ada pula emiten yang terkena pengaruh kerena ketokohan dan isu kebijakan yang berkembang, di antaranya seperti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), PT Nusa Konstruksi Enjinering Tbk (DGIK) PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), dan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

Alfatih menyatakan, secara teknikal untuk saham APLN bisa tertahan pada level Rp 280. Namun, bila menurun lagi, level support berikutnya pada Rp 260. Dia menilai, sejak pertengahan Juni, APLN memiliki tren naik, dan memiliki resistance pada Rp 310-Rp 325.

Sementara untuk saham PJAA, secara teknikal Alfatih menilai memiliki level support pada Rp 1.530 dan resistance pada Rp 1.800-Rp 2.000. Sejak tahun 2015, ada tren dengan kecenderungan turun. Namun, saat ini ada pada level support dan berpotensi terjadi rebound. "Bisa jadi saham BUMD yang listing di bursa bukan menjadi prioritas program pemerintah," terangnya.

Sementara itu, untuk saham SRTG, Fatih menilai bisa menjadi sorotan. Hal itu terkait dengan adanya hubungan antara Sandiaga Uno dengan perusahaan tersebut. Sebab gubernur atau wakil gubernur tidak boleh terlibat langsung dalam perusahaan. Oleh karena itu, posisi tersebut akan menjadi sorotan masyarakat. "Proses pilkada saja sudah keras. Otomatis, apa pun nanti ada yang menyoroti," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati