KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana revisi Undang-Undang Bank Indonesia (BI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan. Sebab, Ada poin di rancangan revisi UU BI tersebut yang dianggap akan mengganggu independensi bank sentral dalam membuat kebijakan moneter.

Banyak pihak yang akhirnya ikut menyoroti hal ini, termasuk dengan para investor. Banyak yang khawatir dan menganggap kalau nanti independensi BI bisa terpangkas.

Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pemerintah sudah menegaskan tidak akan mengganggu independensi BI. Bahkan, pemerintah pun menjamin otoritas moneter akan tetap independen.

Baca Juga: Burden sharing, BI sudah beli SBN sebesar Rp 99,08 triliun

“Dalam hal ini kami sampaikan, pada tanggal 2 September 2020 lalu Presiden Jokowi juga sudah menegaskan dan menjamin independensi BI. Saya kira itu sudah jelas,” kata Perry, Kamis (17/9) via video conference.

Selain itu, Perry juga sekata dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kalau RUU BI ini masih belum dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga saat ini.

“Saya mengutip pernyataan bu Menkeu dalam keterangan persnya kalau RUU BI merupakan inisiatif DPR, pemerintah belum membahas hingga saat ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Perry menekankan, hingga saat ini pemerintah benar-benar jelas dalam menjaga otoritas moneter yang tetap kredibel, efektif, juga independen.

Selanjutnya: Selain menahan bunga di level 4%, berikut lima kebijakan BI lain

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat